• Dorong Pariwisata Halal di Jabar

    Oleh : Doni Ramdhani20 Agustus 2017 19:09
    INILAH, Bandung - Industri pariwisata global kini berkembang konsep anyar. Adanya pariwisata halal diharapkan mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Nusantara.

    Anggota Kelompok Kerja Wisata Halal Jabar Yoharman Syamsu mengatakan, saat ini pengembangan pariwisata halal ini hanya menunggu kebijakan dari Pemprov Jabar. Pasalnya, di sisi sumber daya manusia dan destinasi di Jabar ini relatif mumpuni untuk mengembangkan pariwisata halal.

    "Sejauh ini, daerah yang sudah menetapkan destinasi halal baru ada tiga provinsi. Yaitu Aceh, NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Sumbar (Sumatera Barat)," kata Syamsu saat reuni akbar 55 tahun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPar) Yapari-Aktripa, Sabtu (19/8) lalu.

    Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung ini menyebutkan, di tiga provinsi tersebut ada keberpihakan para pejabatnya. Di Sumbar, gubernur di sana langsung menjadi ketua Kelompok Kerja Wisata Halal. Di NTB, wakil gubernur yang didapuk menjadi ketua. Sedangkan di Aceh, ketua kelompok kerja ini dijabat kepala dinas pariwisata.

    "Nah, kalau di Jabar ini belum menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok kerja wisata halal," tambah anggota Badan Kehormatan Alumni STIEPar Yapari Aktripa ini.

    Syamsu menjelaskan, adanya kejelasan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Semisal, NTB yang biasa dikunjungi sebanyak tiga juta wisatawan per tahun itu bisa melonjak angka kunjungannya sebesar 30%. Peningkatan angka kunjungan ini usai daerah tersebut menetapkan destinasi halal di daerahnya.

    Dia mengaku, konsep pariwisata halal ini semata-mata merupakan strategi dagang untuk identifikasi. Konsep tersebut dikembangkan untuk mendapatkan penguatan pasar di ceruk pasar pariwisata global yang pertumbuhannya relatif pesat. Kini, konsep syariah merupakan tren dalam ekonomi global. Mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup.

    "Sebenarnya, untuk wisata halal ini potensi yang dimiliki negeri kita sangat tinggi. Malaysia saja iri," sebutnya.

    Sementara itu, Ketua STIEPar Yapari-Aktripa Bambang Hermanto mengaku untuk menunjang pengembangan dunia pariwisata ini pihaknya gencar melakukan sertifikasi dan kompetensi insan pariwisata. Khusus di Jabar, lembaga sertifikasi tersebut masih relatif minim. Saat ini lembaga yang aktif menggelar sertifikasi hanya tiga lembaga.

    "Untuk itu, kita saat ini menjadi tempat uji kompetensi yang didukung dosen yang juga sebagai asesor sertifikasi," ucapnya seraya menyebutkan pada 2017 ini secara nasional dari sepuluh ribu pemandu wisata itu hanya 30% diantaranya yang tersertifikasi.

    Sebelumnya, hasil riset Enhaii Halal Tourism Center (EHTC) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung menilai Kota Bandung memiliki 21 kawasan potensial pariwisata halal.

    Kepala EHTC Wisnu Rahtomo mengatakan, ke-21 kawasan tersebut disusun berdasarkan tingkat ketersediaan halal tourism. Menurutnya, dalam konsep pariwisata halal itu memiliki indikator yang sesuai dengan perjalanan seorang muslim.

    "Dalam pariwisata halal ini ada tiga hal yang harus menjadi perhatian. Yakni, pasokan makanan halal, ketersediaan tempat ibadah, dan suplai air yang mencukupi. Tiga hal itu menjadi kekuatan suatu tempat menjadi destinasi wisata halal," kata Wisnu.

    Wisnu menjelaskan, dalam pemetaan ekosistem destinasi pariwisata halal itu peringkat tertinggi diduduki kawasan wisata pendidikan dan rohani Setiabudhi. Kemudian secara berturut-turut peringkat kedua dan ketiga yakni wisata pendidikan seni Buahbatu dan rekreasi edukatif di Gatot Subroto.

    Kawasan Setiabudhi memiliki indikator tertinggi pariwisata halal karena di wilayah itu terdapat Pontren Daarut Tauhid. Wilayah ini relatif cocok untuk proyek edukasi halal. Sedangkan, kawasan Buahbatu itu karena terdapat kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) dan kawasan Gatot Subroto karena wilayah itu memiliki Trans Studio Bandung.

    Pria yang juga menjadi kepala Unit Center for Tourism Destination Studies (CTDS) STP Bandung itu menyebutkan, secara umum Kota Kembang ini memiliki variasi relatif cukup. Namun, belum semua kawasan memenuhi kriteria kelengkapan dan kualitas kenyamanan yang memadai. Meski demikian, secara fisik dan destinasi di Bandung ini bisa dikembangkan konsep pariwisata halal.

    "Kita mengharapkan dengan adanya riset ini Pemkot Bandung confidence mengeluarkan regulasi yang mendorong berkembangnya industri dan sertifikasi pariwisata halal. Sebenarnya, Pemkot Bandung sudah memiliki Perda No 01/2013 tentang Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) 2012-2025. Aturan hukum itu sudah ada," jelasnya.

    Wisnu menegaskan, EHTC nantinya diharapkan menjadi pusat kajian bagi industri yang ingin menyediakan produk halal. Semisal, pihaknya siap memberikan asistensi kepada pengelola hotel untuk mengetahui bagaimana mengembangkan hotel bersertifikat halal.

    Lebih jauh dia menjelaskan, meski Indonesia dikenal luas sebagai negara muslim terbesar namun relatif sedikit menyerap sektor pariwisata halal. Pada 2015, dari sekitar 187 juta wisatawan muslim yang berkeliaran melalukan halal tourism di dunia, Indonesia hanya mampu mendapatkan 1,7 juta wisatawan.

    Capaian industri pariwisata halal di Tanah Air ini jauh tertinggal dengan negara jiran. Pada tahun yang sama, Malaysia mampu meraih sebanyak 6 juta wisatawan, Singapura mendapat 4 juta, dan Thailand mencapai 5 juta. [jek]