• Headline

    Lahan Proyek Kereta Cepat Rampung

    Oleh : Doni Ramdhani12 September 2017 20:05
    INILAH, Bandung - Di wilayahnya, Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (KAI) merampungkan pembebasan lahan untuk megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Manager Humas Daop 2 Bandung Joni Martinus mengatakan, penertiban aset yang dilakukan di Km 140+680 hingga Km 141+700 pada Rabu (6/9) lalu merupakan aksi terakhir. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat KBB) itu pihaknya menertibkan 159 bangunan seluas 17.866,15 m2.

    Menurutnya, lahan untuk kebutuhan trase proyek PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) itu total seluas 33.382 m2. Di atas lahan itu terdapat 404 bangunan. Lahan ini tersebar di tujuh titik yakni Rancaekek, Ciganea, Kertamulya, Kertajaya, Mekarsari, Cilame, dan Gadobangkong.

    "Dengan penertiban di Mekarsari pada pekan kemarin, kita sudah menyelesaikan pembebasan lahan untuk kereta cepat. Memang untuk penertiban ini lumayan lama sekitar 6-7 bulan, karena sifatnya bertahap," kata Joni kepada wartawan, Selasa (12/9).

    Secara rinci, di wilayah Daop 2 ini pihaknya menertibkan aset lahan di Ciganea sebanyak 5 bangunan seluas 514 m2. Kemudian di Rancaekek sebanyak 33 bangunan seluas 765,37 m2, Kertamulya 12 bangunan seluas 545,46 m2, Kertajaya 46 bangunan seluas 4.135,35 m2, Cilame 23 bangunan seluas 1.564,38 m2, Gadobangkong 126 bangunan seluas 7.978,05 m2, dan Mekarsari 159 bangunan seluas 17.866,15 m2.

    Objek yang ditertibkan yaitu bangunan yang tidak ada ikatan perjanjian, bangunan tanpa izin, dan rumah perusahaan yang telah ada persetujuan untuk penghapusan aset. Khusus untuk bangunan yang masih terikat perjanjian dengan PT KAI, pihaknya melakukan kesepakatan pengakhiran perjanjian untuk kemudian sisa uang sewanya dikembalikan secara proporsional.

    Guna sosialisasi penertiban lahan ini, dia mengaku pihaknya menggandeng unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) dan aparat keamanan setempat. Sejauh ini penertiban berjalan lancar dengan sistem pemberian uang bongkar sesuai peraturan perusahaan.

    Untuk memuluskan megaproyek KCIC ini untuk bangunan yang berada di atas lahan tersebut akan diberikan ongkos biaya bongkar. Berdasarkan keputusan direksi, untuk bangunan permanen diberikan uang sebesar Rp250 ribu/m2. Sedangkan, untuk bangunan semi-permanen dihargakan sebesar Rp200 ribu/m2.

    "Besaran biaya bongkar bangunan ini sesuai dengan kebijakan direksi yang tercantum dalam SK (surat keputusan). Dalam hal ini kita hanya melaksanakan kebijakan yang diatur pusat. Apalagi, terkait kereta cepat ini sudah diatur dalam Perpres No 107/2015 (tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta dan Bandung)," ujarnya.

    Selanjutnya, usai penertiban pihaknya akan memantau aset yang ditertibkan itu. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti penyerobotan kembali. Pasalnya, pembangunan megaproyek kereta cepat yang melewati wilayah Daop 1 dan 2 ini belum dipastikan kapan akan dimulai. Joni mengaku pemantauan itu dilakukan Tim Penjagaan Aset yang ada di setiap wilayah.

    Lebih jauh dia menjelaskan, penyediaan lahan tersebut merupakan bagian dari penyertaan modal PT KAI untuk kereta cepat KCIC. Dia menambahkan, proyek moda transportasi massal ini melintasi aset milik PT KAI dan warga. Terkait pembebasan di atas lahan PT KAI itu langsung dilakukan PT KAI. Sedangkan, kata dia, pembebasan di atas lahan warga itu dilakukan tim dari PT KCIC.

    Sebagai informasi, megaproyek KCIC ini secara umum melibatkan empat badan usaha milik negara (BUMN). Selain PT KAI, proyek ini mengikutsertakan PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. [jek]