• OJK Harus Segera Benahi Tren Fintech

    Oleh : Dini14 Maret 2018 21:00
    INILAH, Bandung - Polemik financial technology di Indonesia menggulirkan banyak pro kontra dari banyak pihak.
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang penyedia platform financial technology (fintech) sebagai digital rentenir karena peer to peer lending (P2P) menetapkan bunga/fee yang menjerat nasabah.

    Laporan tahunan Asosiasi Fintech Indonesia (Fintech) mencatat, hingga Desember 2017 tercatat ada 235 perusahaan fintech beroperasi di Indonesia. Dengan jumlah yang kian bertambah pesat, OJK menuntut keterbukaan para penyedia dalam hal penghitungan fee pengembalian. Pemilik dana, wajib mengembangkan teknologi yang berkelanjutan (suistanable) agar nasabah lebih terlindungi.

    Dosen dan Peneliti Ekonomi & Bisnis dari Universitas Padjajaran, Ari Tjahjawandita mengatakan, penguasaan teknologi yang berkelanjutan serta big data justru harus dimiliki OJK sebagai regulator yang mengawasi bisnis finansial di tanah air. Langkah pro aktif ini juga harus ditempuh lebih cepat karena pergerakan fintech sifatnya masih "di bawah meja".

    "Regulator seperti OJK baiknya segera mengusai big data terkait produk finansial yang beroperasi secara digital. Dengan adanya keterlibatan OJK dalam hal pengawasan, justru pemilik dana maupun nasabah lebih terlindungi," ujar Ari TJ saat diwawancarai pada Rabu (14/3/2018) di Bandung.

    Dijelaskannya, fintech bukan sebagai ancaman yang saat ini dikhawatirkan banyak pihak. Namun keberadaannya tak lebih dari shifting proses perbankan ke arah digital. Menyikapi pergeseran tersebut, justru regulator serta bank konvensional harus lebih cepat mempersiapkan tren perubahan ini dengan menyesuaikan dengan pola serupa.

    "Jika ada pemilik dana meminjamkan uangnya kepada pihak yang membutuhkan dengan cara dan proses yang cepat. Itu bukan sebuah permasalahan, meskipun pengembaliannya dianggap tinggi. Justru cara-cara seperti ini menjadi benefit bagi mereka yang tidak punya waktu ke bank atau di pelosok yang tidak terjangkau perbankan konvensional," ungkapnya.

    Ia juga mencermati, saat ini regulator juga sudah harus lebih cepat mengategorisasi keberadaan fintech di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap mengenai konsep bisnis fintech yang mulai menawarkan banyak pilihan kepada nasabahnya.

    "Tidak semua fintech menetapkan fee tinggi atau ala rentenir, ada juga yang berperan sebagai penghubung untuk mempertemukan calon peminjam dengan pemilik dana yang menerapkan bunga murah. Pada intinya OJK harus segera menindaklanjutinya, agar masyarakat bisa terinformasikan dengan baik," terang Ari.

    Ari memprediksi, dalam 5 tahun ke depan keberadaan bank dengan kantor representatif jumlahnya akan semakin tergerus. Pasalnya, tren masyarakat juga akan semakin bergeser pada transaksi yang bisa dilakukan secara M banking atau financial technology.

    "Dampak buruknya ke depan para pekerja di bidang perbankan konvensional akan kehilangan pekerjaannya. Formulasi inilah yang harus didiskusikan regulator dan bank konvensional. Dunia perbankan harus segera membuat horison sebagai jalan tengah, sebelum fintech benar-benar booming di masa mendatang," beber Ari.

    Pakar telematika dari lembaga survei Sharing Vision, Dimitri Mahayana mengemukakan,
    pengelolaan keuangan berbasis financial technology akan kian membumi dan akhirnya booming.

    "Saat ini kebutuhan dan habitual masyarakat berkembang demikian pesat, dan di sisi lain terjadi kematangan layanan berbasis aplikasi digital, sehingga permintaan dan layanan berjalan simetris," papar Dimitri.

    Menurutnya fintech, yang antara lain dilakukan dengan metode virtual account mendorong banyak penyedia layanan digital tanah air, seperti Tokopedia dan Gojek, kini gencar memberikan diskon agar pengguna menggunakan pembayaran daring miliknya.

    Sambungnya, meski masih dalam tahap pemula, potensi e-commerce di Indonesia diprediksi dapat menjadi yang terbesar di Asia beberapa tahun ke depan. Jika dilihat dari pemain, dari 98 startup, 80% diantaranya bergerak di bisnis e-commerce. Sementara 10 top marketplace di Indonesia, 70% adalah marketplace lokal. Tokopedia dan Bukalapak masih memiliki angka kunjungan web tertinggi.

    "Disisi lain, fintech juga tampak bertumbuh, dan saat jnj payment dan lending merupakan market share terbesar. Layanan fintech berpotensi menjadi enabler untuk lebih dari 58 juta usaha mandiri atau UMKM di Indonesia," tandasnya.

    Rincinya, pertumbuhan fintech relatif lebih cepat karena saat ini masyarakat tengah membutuhkan solusi finansial yang prosesnya cepat. Terlebih fintech juga di-support teknologi digital, sehingga layanan secara virtual ini dipandang efektif oleh masyarakat.

    "Fintech peer to peer lending semakin diminati UKM karena banyak dari mwreka yang belum bankable. Dengan sukungan gadget dan penetrasi internet yang kian masif, saat ini fintech keberadaannya kian kuat dan ke depan jumlahnya kemungkinan akan terus bertambah," tukasnya.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT