• Dana Investasi Ilegal Cenderung Tak Kembali 100%

    Oleh : erika17 April 2018 16:42
    fotografer: Erika Lia Lestari
    INILAH, Cirebon- Rendahnya tingkat literasi keuangan di tengah masyarakat dipandang sebagai salah satu sebab masih maraknya praktik investasi ilegal di Indonesia. Sayangnya, para korban investasi ilegal cenderung tak bisa memperoleh pengembalian 100%.

    Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Pusat, Tongam Tobing mengungkapkan, modus-modus investasi ilegal saat ini telah berkembang. Tren yang belakangan banyak ditemui di antaranya penawaran perdagangan berjangka, multi level marketing (MLM), hingga virtual marketing.

    "Yang marak salah satunya berupa cryptocurrency yang melahirkan virtual aset, seperti bitcoin, di mana Bank Indonesia sudah mengatur bitcoin bukan alat tukar resmi. Virtual aset sama saja dengan beli angin," kata Tongam saat berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Selasa (16/4).

    Cryptocurrency sendiri diketahui sebuah teknologi membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi untuk keamanan, yang membuatnya tak dapat dipalsukan. Nilai harga dari cryptocurrency sebagian besar ditentukan oleh kekuatan buy and sell dari para pengguna teknologi ini.

    Selain virtual marketing, pihaknya juga menemukan praktik MLM yang termasuk investasi ilegal yang tak sesuai konsep MLM itu sendiri, contohnya penjualan pulsa. Dia mengingatkan, konsep MLM sejatinya menyediakan barang yang spesifik dan terbatas.

    "Pulsa tak spesisifik, kan ada di mana-mana," cetusnya.

    Dia tak menafikan hingga kini masih banyak masyarakat yang termakan janji manis investasi ilegal. Kondisi ini, menurutnya, tak lepas dari masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat hingga masih adanya sifat keserakahan.

    Menyinggung soal kasus BMT Global Insani di Cirebon yang membuat para nasabahnya kelimpungan dan mendesak kepolisian mengusut tuntas, Tongam meyakinkan, saat ini kasus tersebut tengah ditangani Polda Jabar. Pihaknya telah membantu dalam proses penanganan, di antaranya dengan menghadirkan saksi ahli yang dibutuhkan penyidik.

    "Kami hargai proses hukum yang tengah berjalan dan berharap fokusnya pada pengembalian aset para korban," katanya.

    Sayangnya, sebut dia, dalam kasus-kasus investasi ilegal, nasabah cenderung tak bisa menerima pengembalian aset 100%. Kondisi ini karena rata-rata aset pemilik atau pengurus investasi ilegal lebih rendah ketimbang nilai aset milii nasabah yang harus dipertanggungjawabkannya.

    "Aset pemilik atau pengurus bisa berkurang karena dipakai untuk keperluan pribadi, bonus-bonus, maupun membayar pekerjanya," tutur Tongam.

    Menurutnya, dalam setiap praktik investasi ilegal, pemilik atau pengurus entitas bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian korban, baik pidana maupun perdata. Dalam kasus BMT Global Insani, sekalipun pimpinannya yang bernama Basuni telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, Tongam memastikan, Basuni harus bertanggung jawab.

    "Tapi juga harus dilihat bagaimana kurator mengelola aset-aset Global Insani. Yang pasti, pemilik atau pengurusnyalah yang bertanggung jawab, sementara pemerintah tidak menanggung kerugian investasi ilegal," tegasnya.

    SWI sendiri, diyakinkannya, telah menjalankan tugas yang meliputi upaya preventif atau pencegahan maupun penanganan. Dalam pencegahan, SWI seringkali menggelar sosialisasi hingga edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal.

    "Tapi harus diingat, pencegahan itu bukan tugas SWI saja, melainkan bersama-sama. Kami pun sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk hal ini," ujarnya.

    Sementara itu, Kepala OJK Cirebon sekaligus Ketua SWI Cirebon, Muhamad Lutfi membeberkan, sejauh ini diketahui Cirebon merupakan daerah dengan praktik investasi ilegal terbanyak se-Jawa Barat, bahkan Indonesia. Selain kasus BMT Global Insani, hingga kini setidaknya telah terungkap empat entitas investasi ilegal lain yang lahir dan bertumbuh di Cirebon, masing-masing CSI, Swissindo, Famili 100, dan KPMI.

    "Di luar itu kami mensinyalir masih banyak praktik investasi ilegal lain yang lahir dan berkembang di Cirebon. Bahkan, perkembangannya menjalar dari Cirebon ke daerah lain se-Indonesia," paparnya.

    Umumnya, praktik investasi ilegal yang berkembang berskema mirip arisan. Meski belum dipastikan jumlah korban hingga nilai kerugian akibat praktik investasi ilegal ini, Lutfi menyebut, jumlahnya dan nilainya tidaklah sedikit.

    "Korbannya pun variatif, mulai yang ekonomi dan pendidikannya rendah sampai tinggi," ujarnya.

    Terkait kasus BMT Global Insani, dia menjelaskan, pada 13 April lalu, penyidik Polda Jabar telah meminta keterangan saksi ahli dari OJK maupun dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon. Pihaknya berharap proses hukum terus berjalan hingga menemukan solusinya.

    Lutfi pun kembali mengingatkan khalayak untuk mewaspadai setiap ajakan investasi, salah satunya dengan keuntungan tak wajar. Masyarakat diimbau lebih peka dan cerdas dengan terus menggali beragam literasi keuangan.[jek]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT