• Headline

    PPATK Cermati 66 Transaksi Mencurigakan di Pilgub Jabar

    Oleh : Doni Ramdhani07 Juni 2018 18:25
    INILAH, Bandung - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini menerima sejumlah laporan mencurigkan terkait Pilkada Serentak 2018.

    Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, di Pilgub Jabar pihaknya menerima laporan 66 transaksi tunai mencurigakan dan 23 laporan mencurigakan.

    "Untuk laporan itu melibatkan semua pasangan calon yang akan ikut Pilgub Jabar tahun ini. Laporan itu tidak secara khusus mengarah ke satu paslon saja," kata Dian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar, Kamis (7/6).

    Menurutnya, laporan tersebut nantinya dikaji lebih mendalam. Terlebih, laporan dan transaksi itu tidak masuk ke dalam rekening dana kampanye. Diakuinya, rekening khusus kampanye itu memang relatif aman.

    "Yang patut dicurigai, ya aktivitas di luar rekening itu. Apalagi jika melihat risiko, Jabar ini tergolong moderat terjadi korupsi," ujarnya.

    Secara nasional, berkaitan dengan Pilkada Serentak pihaknya menerima 143 laporan transaksi mencurigakan dan 1.092 transaksi tunai yang mencurigakan.

    Dia menyebutkan, legal atau ilegal transaski tersebut akan dilaporkan PPATK ke lembaga penegak hukum.

    Dian menuturkan, Berdasarkan data PPATK mulai periode 2017 hingga Q1 2018, terdapat 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dengan nilai sekitar Rp41 miliar yang didominasi petahana.

    Selain itu, terdapat 1.006 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) senilai Rp1,3 triliun terkait dengan dana kampanye.

    Selain mengawal proses pemilihan kepala daerah, PPATK juga berperan dalam proses pemilihan pejabat strategis di kementerian atau lembaga melalui penyampaian rekam jejak transaksi keuangan calon pejabat strategis tersebut kepada panitia seleksi.

    Saat ini, PPATK sedang membangun Database PEP yang berisi seluruh profil penyelenggara negara. Database ini dibangun dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan pemantauan terhadap transaksi keuangan pejabat tersebut.

    Data awal Database PEP sudah berjumlah 1.093.000 nama. Khusus untuk Jabar, data PEP berjumlah 77.381 nama.


    TAG :


    Berita TERKAIT