• Headline

    Sekda Jabar Minta Maaf Honor Guru Telat Tiga Bulan

    Oleh : dea20 April 2017 18:28
    INILAH, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan pencairan gaji, tunjangan, dan honor guru dilakukan secara bertahap mengingat permasalahan tersebut sudah terlalu lama SMA/SMK baik PNS maupun honorer yang tertunda hingga 3 bulan.

    Iwa mengatakan pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari para guru SMA/SMK negeri maupun honorer mengenai keterlambatan terkait tunjangan penambahan penghasilan (TPP), tunjangan sertifikasi dan honor.

    “Kami sudah memerintahkan ke Kadisdik dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar secara bertahap cair mulai hari ini,” katanya dihubungi, Kamis (20/4/2017).

    Iwa menjelaskan, keterlambatan pembayaran TPP dan honor dari Januari hingga Maret tersebut terjadi disebabkan terdapat proses khusus terutama untuk guru SMA/SMK negeri terkait Permendagri yang baru. Dimana awalnya hibah ke kabupaten/kota saat ini menjadi anggaran di Disdik.

    “Sehingga anggaran di Disdik di breakdown ke balai, balai ke sekolah,” ujarnya.

    Proses pencairan bagi SMA/SMK belum biasa dilakukan, mengingat proses administrasi ini menghambat proses pencairan. Namun Iwa memastikan persoalan ini bisa dituntaskan karena Disdik Jabar dan BPKAD bekerja keras siang malam.

    “Insya Allah hari ini cair bertahap dan ditransfer ke rekening sekolah lalu ke guru. Dirapel Januari-Maret,” katanya.

    Atas kejadian tersebut, Iwa meminta maaf karena keterlambatan tersebut mengingat proses transisi butuh kehati-hatian agar tidak ada yang terlewat. Dia mengakui Disdik Jabar kewalahan karena jumlah guru yang begitu besar.

    “Semua administrasi sudah tertangani, bulan berikutnya diharapkan akan normal dan bisa lebih cepat,” harapnya.

    Pihaknya mencatat anggaran untuk pembayaran guru SMA/SMK di Jabar mencapai Rp286 miliar. Selain TPP dan honor, yang turut terlambat adalah tunjangan sertifikasi dimana saat ini yang mengeluarkan SK adalah Badan Kepegawaian Nasional.

    “Ini masa transisi ada beberapa hal harus diterapkan, sesuai regulasi baru dari mendagri. Bulan-bulan selanjutnya lancar per bulan. Kecuali sertifikasi per teriwulan,” pungkasnya. [jek]