• Demiz : Keraton di Nusantara Perlu Bersinergi dengan Pemerintah Daerah

    Oleh : Dea Andriyawan12 Mei 2017 19:17
    INILAH, Bandung - Keberadaan Keraton atau Kerajaan di Nusantara saat ini tidak hanya berperan dalam mempertahankan khasanah dan nilai budaya setiap daerah, tapi juga mampu menjadi modal penting dalam meningkatkan potensi pariwisata.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, ‎kini keraton di Nusantara perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dimana keraton itu berada, sehingga dengan demikian, akan menjadikan khasanah kebudayaan sebagai pendukung industri pariwisata dapat terwujud.

    “Kemitraan dengan Pemerintah Daerah masing-masing semestinya harus lebih baik. Kepariwisataan di era ekonomi kreatif saat ini diperlukan, karena cultural industry yang menjadi ruh kepariwisataan bukan hanya alam,” ungkap Demiz usai acara pembukaan Musyawarah Agung, di Bandung, Jumat (12/5/2017).‎

    Terlebih kata Demiz sapaan akrabnya, fungsi dari keraton kini menjadi sangat penting, sebab saat ini mampu menarik wisatawan asing, dan otomatis menjadi penghasil devisa tertinggi di Indonesia, pada saat migas, kelapa sawit, dan batu bara cenderung menurun.

    Demiz menjelaskan, keberadaan keraton sangat strategis dan potensial. Hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan budaya. Terlebih lagi Indonesia memiliki banyak keraton yang masih eksis dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut Demiz, eksistensi keraton merupakan kekayaan Nusantara yang harus dikembangkan dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Makanya saya berharap dirumuskan dalam Musyawarah Agung ini, mau kemana nih keberadaan keraton ini. Program apa dan kemitraan seperti apa yang harus dijalin dengan berbagai pihak,” ungkap Demiz.‎

    Sementara itu, Ketua Umum FSKN yang juga Sultan Keraton Kasepuhan Kacirebonan PRA Arif Natadiningrat dalam sambutan di acara pembukaan mengaku memang belum semua keraton di Indonesia bersinergi baik dengan Pemerintah Daerah. Menurut Arif hal ini tergantung pada situasi politik dan demokrasi di daerah.

    “Tapi mudah-mudahan di Jawa Barat walaupun nanti berubah politiknya, pemimpinnya, tapi kita tetap bisa bermitra terus antara keraton dengan Pemerintah Daerah,” kata Arif.

    Musyawarah ini digagas oleh Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN). Hadir sebanyak kurang lebih 250 peserta musyawarah yang terdiri dari para Sultan dan Raja dari Sumatera hingga Papua, serta peninjau. Agenda utama musyawarah ini yaitu pemilihan pengurus baru FSKN serta penyusunan program kerja.‎

    Sebelumnya, Musyawarah Agung ini diawali dengan acara Seminar Budaya pada Kamis (11/5/17) kemarin. Selain itu, Sabtu (13/5/17) besok akan digelar pula Karnaval atau Pawai Budaya di sepanjang Jalan Asia-Afrika Kota Bandung. Karnaval ini tidak hanya diikuti peserta dari keraton atau kerajaan yang ada di Indonesia, namun juga keraton atau kerjaan dari beberapa Negara Asean, Asia, dan Afrika.‎ [jek]