• Banyak yang Pensiun, Pemprov Jabar Minim PNS

    Oleh : dea07 Juli 2017 22:55
    INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusunya pada sektor tenaga teknis setiap tahunnya, hal tersebut seiring dengan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, sedangkan saat ini penerimaan PNS masih dalam moratorium.

    Pemprov Jabar pun berharap moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberlakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sejak tahun 2015 itu segera dievaluasi.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Soemarwan mengungkapkan sejumlah sektor yang kekurangan tenaga teknis diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemukiman dan Perumahan serta Unit Layanan Penyedia Barang dan Jasa.

    Saat ini, Total PNS yang bekerja di lingkunganan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat per Mei 2017 sekitar 12.500. Sedangkan Setiap tahunnya, pegawai yang memasuki masa pensiun sekitar 700 orang.

    "Kalau terus seperti ini, jumlah pegawai akan terus berkurang, khususnya tenaga teknis. Tentu nanti akan keteteran," terangnya saat dihubungi, di Bandung, Jumat (7/7/2017).

    Dalam kinerja Pemprov Jabar, memang dibantu oleh 1.400 an tenaga non PNS, namun kata dia, hal tersebut kata dia tetao saja dari segi kompetensi tidak sebanding dengan tenaga teknis yang telah melalui berbagai tes kompetensi yang dilalui jika oleh PNS.

    Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang kompetitif, pihaknya sedang melakukan analisa kebutuhan pegawai di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu nantinya untuk mengetahui berapa banyak pegawai yang akan diikutkan menjalani pelatihan kompetensi.

    "Kami sedang mengumpulkan informasi, mungkin pekan depan ada jumlah kebutuhannya," ucapnya.

    Pemberlakuan moratorium CPNS kata dia adalah untuk menghemat anggaran negara. Pasalnya saat inj jumlah PNS mencapai 4,7 juta.

    Dia mengatakan Pemerintah tetap membuka seleksi CPNS untuk golongan tertentu, seperti guru, tenaga medis, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus.

    Menanggapi hal itu, ia menyatakan beban anggaran untuk seluruh pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat masih sehat dan masih berada di ambang aman, yakni menyedot sebesar 20 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang totalnya kurang lebih 17 triliun.

    Untuk itu, ia berharap bahwa pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap moratorium CPNS. Pasalnya, permasalahan seperti yang dialami oleh pemerintah provinsi tentu dialami pula oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

    "Sebaiknya terlebih dahulu dilakukan evaluasi. Jangan sampai ada kesenjangan kompetensi," pungkasnya. [jek]