• Pendanaan BIJB, Jabar Pelajari Aturan Baru Obligasi

    Oleh : dea17 September 2017 19:19
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terlebih dahulu mempelajari pembaharuan aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait obligasi daerah, untuk itu Pemprov Jabar memilih untuk menunda pelepasan obligasi daerah.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, obligasi daerah ini pada awalnya ditargetkan mampu membiayai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Namun akhirnya Pemprov Jabar mencari sumber pendanaan lainnya.
    Penundaan tersebut sudah berlangsung sejak satu tahun setengah terakhir.

    “Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMD PT BIJB mencari alternatif pendanaan salah satunya dengan melepas RDPT. Untuk sementara kami pending sambil menunggu relaksasi aturan yang baru, karena aturan lama sangat berat,” katanya, Minggu (17/9/2017).

    Menurutnya semangat Pemprov Jabar melepas obligasi karena melihat momentum tingginya minat investasi di bidang infrastruktur dan dorongan peluang lewat adanya amnesty pajak tahun sebelumnya.

    Namun penundaan ini diakui Iwa kemungkinan bersifat sementara mengingat saat ini sudah ada aturan baru.

    “Apabila relaksasi memungkinkan kami menerbitkan dan itu feasible, kenapa tidak itu menjadi alternatif kami untuk mencari pendanaan lagi,” ujarnya.

    Jika obligasi diterbitkan, Pemprov Jabar menargetkan mendapat dana segar untuk membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan kawasan aerocity Kertajati. Menurutnya kawasan ini butuh biaya besar mengingat luasan lahan mencapai 3200 hektar.

    “Diharapkan dananya dipakai untuk kepentingan bank tanah, jadi bisa lewat obligasi daerah,” tuturnya.

    Iwa menyebutkan kebutuhan dana sangat besar mengingat pembangunan infrastruktur lain yang ada di sekitar bandara harus dilakukan. Pembangunan ini diyakini bisa mendongkrak ekonomi kawasan.

    “Kami belum membaca aturan OJK yang baru itu, akan kami pelajari. Ini akan jadi bahan pertimbangan untuk diupayakan kelanjutan pendanaan yang dibutuhkan BUMD,” katanya.

    Secara prinsip diakui Iwa pihaknya telah mengantongi izin penerbitan obligasi daerah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendapat dukungan Bank Indonesia (BI).

    Di sisi lain proses penerbitan obligasi daerah telah memakan waktu lebih dari dua tahun. Kesiapan telah meliputi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta persyaratan lainnya. Bahkan DPRD pun sudah melakukan pembahasan hal ini pada 2015 lalu.

    "Jadi posisi obligasi ini sudah siap,” pungkasnya. [jek]