• Headline

    Aher : Gunakan Dana Hibah Sesuai Peruntukan

    Oleh : dea07 Desember 2017 17:36

    INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta seluruh penerima Bantuan Dana Hibah agar memanfaatkan dana yang diterimanya untuk hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diajukan. Termasuk, tidak boleh ada dana sedikit pun yang diberikan kepada pihak lain untuk alasan apapun.

    "Masyarakat Harus berani harus melek terkait dana hibah yang diterima dia, tidak boleh ada seorang pun yang meminta presentase, tidak boleh ada seorang pun yang harus diterimakasihi dengan memberikan sebagian kecilnya kepada mereka," kata gubernur yang biasa disapa Aher usai memberi pengararah bersama KPK terhadap penerima hibah Tahun Anggaran 2017, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (7/12/2017).

    Aher memastikan, dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di salurkan dengan sistem transfer dari Pemprov kepada rekening penerima hibah. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyimpangan dalam penyalurannya, seperti pemotongan anggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.


    "Dia relawan, dia kemudian berjasa mengurus kemana-kemari, itu amal sosialnya dia. Saya akan mengatakan sebuah kepastian karena dana tersebut disalurkan lewat rekening saat pencairan dari pemprov ke lembaga-lembaga bersangkutan penerima hibah, tapi harus dipastikan juga ketika dana diterima tidak ada presentasi kepada siapa pun, kalau ada yang nagih juga kita tolak," kata dia.

    Oleh karena itu, ia menegaskan, jika nantinya ada pihak tertentu yang meminta bagian kepada penerima hibah maka ia menyarankan kepada pihak tersebut untuk mencari pekerjaan lain yang halal.

    "Sebab dana ini murni milik lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan sebagaimana yang tertera pada proposal,pada kesepahaman, pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Kalau mencari upah, jangan disitu bergeraknya, itu sosial. Tidak bisa aturan mainnya dana ini sepenuhnya untuk pembangunan untuk kegiatan sebagaimana yang tetera pada proposal, tidak ada pihak-pihak yang berjasa untuk diberi presentase, harus di terimakasihi dengan diberi sesuatu," kata dia.

    Sementara itu, Aher pun menyambut menyambut baik andilnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengawasan penerima dana hibah di Provinsi Jawa Barat.

    Sehingga Aher mengingatkan kepada para penerima hibah tersebut agar berhati-hati dalam penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan akhirnya dana yang diterima bisa digunakan untuk peruntungannya serta tidak menyelewengkan dana hibah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.


    "KPK kan sekarang mengawasi terus, KPK itu ada koordinasi, supervisi dan pencegahan, terus melakukan itu baik kepada provinsi ataupun kabupaten/kota, dan KPK meminta data siapa saja yang menerima bantuan, dikasih sama kita. Ada siapa saja di provinsi yang mendapat bantuan. Jadi jangan macam-macam, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh KPK, kita enggak tahu," kata dia.

    Ditempat yang sama, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan peran lembaga anti rasuah tersebut tidak hanya pada ranah penegakan hukum, namun juga melakukan fungsi lain, yakni pengawas dan pencegah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme.

    "KPK dalam konteks pelaksanaan undang-undang memiliki amanah untuk melakukan pencegahan. Kalau dilihat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di tv kesannya KPK itu kerjanya hanya menangkap (koruptor) saja, kalau masih ada anggapan itu kami luruskan bahwa kami hadir di Jabar untuk membantu pemprov dan pemkab/pemkot untuk berkomitmen menjauhi praktik-praktik korupsi.

    Kemudian lanjut Asep, KPK juga berkomitmen untuk membangun sistem dan tata kelola pemerintahan sesuai undang-undang yang menjauhkan dari praktik-praktik korupsi serta bagaimana menjaga integritas lembaga atau perseorangan dari korupsi.

    "Dan harus diingat oleh ibu bapak yang hadir di sini bahwa kalau ibu bapak mengajukan proposal dana hibah sebesar Rp20 juta maka usul segitu jangan dilebih-lebihkan atau memberi komisi kepada pihak-pihak yang mengklaim bisa membantu pengurusannya menjadi lebih cepat," katanya.

    Ia menyontohkan, pada konteks perencanaan saja, terkadang sering terjadi niatan buruk dengan me-mark up anggaran sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan dana hibah.

    "Contoh dalam konteks perencanaan, harapannya dalam proposal yang dicantumkan , pastikan itu sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada unsur lain yang bersifat pribadi, " pungkasnya. [jek]