• Pembangunan UIII Butuh Revisi Tata Ruang Bodebekjur

    Oleh : dea07 Desember 2017 22:49

    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merevisi tata ruang di Wilayah Bogor-Depok-Bekasi-Cianjur (Bodebekjur) untuk merealisasikan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Selain itu, pemerintah pun harus mengantongi status hukum UIII sebagai proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Barat.

    Dia mengatakan, memastikan saat ini tengah menyusun organisasi struktural tim pembebasan lahan UIII sebelum diajukan pada Gubernur Jawa Barat. Upaya revisi tersebut juga akan dilakukan seiring sejalan dengan penuntasan dampak sosial terhadap pembebasan bangunan di areal eks RRI di Kota Depok tersebut.

    "‎Tentu perlu ada beberapa payung hukum, revisi tata ruang bodebekjur.‎ Proyek ini harus masuk. Prosesnya paralel, yang penting kita punya dasar bahwa di Depok ini akan ada PSN, sehingga tidak langgar aturan,"ujar Iwa usai menggelar rapat pembahasan organisasi pemebasan lahan UIII, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (7/12).

    Menurut dia, pihaknya pun saat ini sudah mulai menyusun pengajuan dokumen tersebut yaitu dokumen PSN dan revisi tata ruangnya. Selebihnya, mereka pun secara pararel mematangkan pembagian tugas untuk pembebasan lahan di sana. "Jadi penangananya harus komprehensif dan kondusif," kata dia.

    Iwa menyebut, rencana pembangunan UIII merupaman ide dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia dengan umat Islam paling banyak, sehingga wajar jika ada UIII hadir di Indonesia, tidak hanya di Mesir.

    Proyek UIII sendiri dikordinir oleh wapres dan secara teknis oleh Kemenag. Proyek tersebut menggunakan lahan negara. Proses serah terima kementrian komunikasi dan Kemenag sudah dilaksanakan.

    "Dalam prakteknya akan dilakukan invetarisasi terutama soal tanah yang sebagian kecil masih ditempati. Dengan demikiano perlu bentuk tim untuk atasi ini. Tim ini harus dibentuk dalam sebuah surat keputusan. Pengarahnya adan saya,Pangdam, Polda, Kajati, termasuk Walikota Depok dan Kanwil BPN," kata dia.

    ‎Tahapan struktur organisasi sudah dilakukan, selanjutnya, perencanaan operasi, invetarisasi, dan apraisal. Sementara untuk kontruksi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, pihaknya membantu selesaikan dampak sosial.

    "Untuk jumlah bangunan lagi dihitung. Kami sekarang terus lakukan sosialisasi pada masyarakat juga," pungkasnya. [jek]