• Pemprov Jabar Dukung Penegakan Hukum Tata Ruang

    Oleh : dea02 Mei 2018 19:11
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung upaya Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan penegakan hukum bidang penataan ruang di Jabar. Kegiatan itu diawali melalui sebuah rapat kordinasi yang digelar di Kota Bandung, Rabu (2/5/2018).

    Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, rapat kordinasi tersebut untuk membahas permasalahan terkait pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kawasan Bogor " Puncak " Cianjur (Bopuncur).

    Selain itu isu mengenai alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hutan, eksploitasi air tanah serta dampaknya yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Jabar sehingga diperlukan upaya pengendalian dan penegakan hukum khususnya di bidang penataan ruang.

    Menurut dia, kebijakan penataan tata ruang sudah diatur melalui undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dengan lahirnya undang-undang penataan ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

    Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.

    "Undang-undang ini sudah sejalan dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Indonesia. Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Jabar yang salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata ruang,"ujar Iwa.

    Di sisi lain, kata Iwa, pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan.

    Persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi.

    Faktor keterbatasan lahan di perkotaan, kata dia, mengakibatkan terjadinya pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.

    Hal ini berdampak pada pendangkalan atau penyempitan sungai, sehingga air meluap dan memicu terjadinya banjir seperti halnya banjir yang terjadi di wilayah daerah aliran sungai Citarum.

    Tak sampai di sana, kata Iwa, di kawasan Bopunjur yang secara geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan telah banyak terjadi seperti banyaknya bangunan villa, hotel dan rumah-rumah penduduk yang seharusnya merupakan kawasan konservasi air dan tanah.

    Di sana terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan baik pada daerah hulu maupun hilir di wilayah Bopunjur yang tidak terlepas dari adanya tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan.

    "Menyikapi hal tersebut, upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan oleh pemprov melalui upaya perbaikan dan penertiban maupun pencegahan terhadap pengaduan atau pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, melalui optimalisasi peran penyidik pegawai negeri sipil (ppns) penataan ruang dan program peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten atau kota,"tutur dia.

    Terlebih memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, tambah Iwa, maka diperlukan sinergi dengan berbagai pihak terutama terkait penegakan hukum di bidang penataan ruang.

    "Melalui rapat koordinasi ini upaya penegakan hukum bidang penataan ruang di provinsi Jabar dapat menjadi semakin efektif dan lebih berhasil sekaligus memberi efek jera terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,"ucap dia.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT