• Pemkab Purwakarta Arahkan Desa Menjadi Wilayah Mandiri

    Oleh : Asep Mulyana11 Januari 2017 20:39
    INILAH, Purwakarta - Pemkab Purwakarta, telah merumuskan untuk membangun kekuatan desa. Di 2017 ini, pemeritah setempat mulai fokus menjadikan desa menjadi lebih mandiri. Salah satu upayanya, yakni dengan memberikan stimulus berupa penyertaan modal untuk dana investasi desa.

    Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini pihaknya telah membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Desa. Peraturan ini, sebut dia, nantinya menjadi dasar hukum supaya desa mampu melakukan pengelolaan dana investasi desa secara mandiri.

    “Raperda ini segera dibahas di DPRD dalam waktu dekat,” ujar Dedi, Rabu (11/1/2017).

    Dia menjelaskan, pihaknya ingin pemerintahan tingat desa mampu mengelola dana investasi sendiri. Supaya, masyarakat pedesaan tumbuh secara mandiri. Karena, dengan ini desa sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus disubsidi oleh pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat.

    “Jadi, kebutuhan desa dapat dibiayai dari laba investasi yang dikucurkan oleh pemerintah daerah kepada desa tersebut, " jelas dia.

    Adapun dana penyertaan modal yang rencananya akan dikucurkan kepada masing-masing desa, yakni sebesar Rp5 Miliar dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan, untuk skema investasinya bisa dengan cara membeli saham perusahaan yang berdomisili di Purwakarta.

    Dengan kata lain, sambung dia, dengan dana Rp 5 miliar ini maka desa bisa membeli saham di perusahaan yang ada di desa tersebut. Atau, bisa menyertakan modal di perbankan yang kapabilitasnya tak diragukan lagi. Penyertaan modal ini, nantinya akan menghasilan deviden bagi desa tersebut.

    Dari deviden itu, kata dia, desa bisa menggaji aparaturnya dan membangun wilayah tersebut tanpa harus menunggu bantuan dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Jika sudah begitu, maka desa ini menjadi mandiri. Sebab, segala sesuatunya tak lagi mengandalkan bantuan.

    “Untuk porgram ini, kami akan menggandeng lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tim ahli yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi,” tambah dia.

    Menurut dia, kalau program ini berjalan maka dipastikan beban pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan pembiayaan kebutuhan desa akan sedikit berkurang. Sebab, dengan program ini desa bisa tumbuh menjadi wilayah yang lebih mandiri.

    “Salah satu ciri desa mandiri, yakni yang cenderung kondisi masyarakatnya lebih sejahtera. Karena, desa tersebut bisa meningkatkan perekonomian secara mandiri,” tambah dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Neng Supartini, menyambut baik usulan pemkab tersebut. Pihaknya, sangat mengapresiasi dengan konsep desa mandiri itu. Pasalnya, sampai saat ini mayoritas desa belum mandiri secara finansial. Makanya, pemerintahan desa ini sering mengandalkan bantuan.

    “Kita juga akan mendorong. Makanya, kita sangat terbuka jika draf Raperda desa mandiri segera dilayangkan ke kita,” ujarnya singkat.