• Polda Usut Wisata Darajat, Pemkab Garut Terkesan Bingung

    Oleh : Nul Zainul Mukhtar11 Januari 2017 21:23
    •  Share
    •  Tweet
    INILAH, Garut - Pengusutan dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat atas kasus alih fungsi lahan diduga menyebabkan bencana alam banjir bandang Cimanuk di Kabupaten Garut disusul penetapan sejumlah perusahaan pengelola wisata di kawasan Darajat Pasirwangi sebagai tersangka membuat Pemkab Garut terkesan kebingungan menyikapi aktivitas wisata yang masih terus berjalan di kawasan tersebut.

    Alih-alih dilakukan penindakan, dengan alasan sedang ditangani Polda, Pemkab Garut menyatakan tak bisa berbuat apa-apa. Pun menutup aktivitas wisata yang masih dilakukan perusahaan-perusahaan yang diduga kuat tak mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) itu.

    "Pemkab Garut tidak bisa apa-apa. Kan kasus itu kini sedang ditangani Polda Jabar," kilah Bupati Garut Rudy Gunawan kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/1/17).

    Dia mengatakan, pihaknya mengetahui Polda Jabar paskabanjir bandang Cimanuk pada September 2016 lalu melakukan pengusutan terkait kerusakan lingkungan dan menjadikan sebanyak tujuh perusahaan menjadi tersangka. Beberapa di antaranya perusahaan pengelola wisata di kawasan Darajat Pasirwangi. Namun dia menegaskan pihaknya tak mengetahui dasar pertimbangan Polda terkait penetapan para tersangka tersebut.

    "Saya tidak tahu pertimbangan dasar Polda. Kalau mengarah pada aspek lingkungan bisa saja, Darajat tidak punya AMDAL. Tapi itu tidak ada hubungan dengan Sungai Cimanuk," ujarnya.

    Dia juga mengatakan tak mempermasalahkan bila Poda memasang garis polisi di kawasan Darajat karena hal itu dinilainya merupakan kewenangan Polda. Namun Rudy tetap berharap perusahaan-perusahaan pengelola wisata di kawasan Darajat itu dapat mematuhi aturan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) dengan mengacu pada tata ruang dan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    "Kita berharap segera melakukan penyesuaian Perbup tentang tata ruang untuk dibenahi," ucapnya.

    Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi menilai aneh dengan pernyataan Bupati Rudy Gunawan menyikapi keberadaan perusahaan-perusahaan pengelola wisata di kawasan Darajat itu.

    “Pemkab Garut tidak bisa hanya berpangku tangan, dan hanya diam terserah bagaimana Polda menanganinya. Sebab bagaimana pun ada kewajiban Pemkab Garut yang harus dilakukan. Paling tidak, Pemkab Garut harus segera melakukan evaluasi terkait keberadaan perusahaan pengelola wisata di Darajat itu. Baik menyangkut regulasi maupun perencanaan pembangunan kawasan tersebut agar di kemudian hari tidak lagi terjadi masalah seperti sekarang ini,” ingat Dudi, Rabu (11/1/17).

    Menurut Dudi, jika kasus usaha wisata Darajat Pasirwangi ditarik ke regulasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati menyangkut perencanaan dan pemanfaatan tata ruang maka penegakannya menjadi kewajiban atau kewenangan Pemkab Garut melalui Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP).

    “Dampak hukumnya mungkin kewenangan polisi memasang garis polisi. Tapi urusan AMDAL-nya itu menjadi kewenangan Satpol PP ! Jadi tentang wisata di Darajat itu, ada tidak ada banjir Cimanuk, sebenarnya jika serius dilakukan pengusutan maka tetap akan terjerat. Makanya, pernyataan Bupati yang seperti itu aneh juga. Apalagi Ombudsman juga dulu sempat turun ke lapangan dan merekomendasikan jika kawasan Darajat itu kawasan konservasi. Sehingga tak boleh ada alih fungsi lahan seperti terjadi saat ini,” tegasnya lagi.

    Pantauan INILAH, kendati Polda telah menetapkan sejumlah perusahaan pengelola wisata di Darajat menjadi tersangka terkait alih fungsi lahan, dan mengantongi perijinan khususnya Amdal, perusahaan-perusahaan tersebut tetap nekat beroperasi. Para wisatawan pun tetap berjubel berkunjung ke kawasan Darajat selama liburan panjang natal, pergantian tahun 2016, dan liburan sekolah hingga memasuki awal pekan Januari 2017. Kemacetan kendaraan para pengunjung Darajat mengular hingga daerah Cibodas Samarang. [jek]