• KPU Nambah Ilmu di Bogor

    Oleh : Tantan Shulton B19 Mei 2017 11:43
    fotografer: Rizki Mauludi


    KPU Kota Bogor mematangkan penyelenggaraan pilkada lewat seminar. Pesertanya, ternyata, berdatangan dari pelosok negeri.


    Mematangkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kota Bogor, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar seminar isu-isu strategis pilkada dan pemilu. Bertemakan “untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada dan pemilu serentak yang berintegritas dan berkualitas”, mereka mengundang sejumlah pimpinan partai politik, anggota DPRD Kota Bogor, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan aparatur pemerintah di wilayah.


    Seminar gratis ini, tak dinyana, ternyata juga diminati KPU dari berbagai daerah. Ada yang datang dari KPU Pagar Alam di Sumatera Selatan, KPU Kupang di Nusa Tenggara Timur, KPU Kuningan, dan tentu saja tetangga KPU Kabupaten Bogor.


    Seminar ini disosialisasikan KPU Kota Bogor di web, instagram dan facebook KPU Kota Bogor sehingga hasilnya menarik KPU dari daerah lain. Mereka mengikuti seminar dengan gratis dan direncanakan melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kota Bogor.


    Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna mengatakan, seminar ini diselenggarakan agar pengetahuan peserta tentang pilkada bertambah.Salah satunya dengan menghadirkan pengamat yaitu Direktur Eksekutif Perudem Titi Anggarini. Titi memberikan masukan tentang pemantauan pilkada serentak.


    “Saya rasa hal itu penting.Problem pilkada yang masih dipermasalahan adalah daftar pemilih tetap (DPT). Harus sudah melakukan perekaman e-KTP untuk syarat mendapatkan DPT dibeberapa daerah karena hal ini dilakukan pemilihan ulang,” ungkapnya.


    Undang melanjutkan, belajar pengalaman dari daerah yang sudah melakukan pilkada, pihaknya berharap penyelenggara di PPK dan PPS, juga KPPS, harus konsisten serta patuh pada aturan yang berlaku. Problem lain di proses pencalonan, persyaratan berat dengan harus ada SK DPP.


    “Dahulu SK DPP bukan syarat mutlak, tapi sekarang menjadi syarat mutlak. Kemudian untuk bakal calon perseorang, bukan jumlah penduduk dasar hitungannya, melainkan DPT pemilihan terakhir.Ini ada beberapa perubahan. Harus ada netralitas PNS.Disampaikan Asisten Pemerintahan di Kota Bogor, PNS harus netral,” terangnya.


    Undang menegaskan, isu startegis lainnya dibahas diseminar ini, menyangkut pengawasan. Karena itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, juga diundang hadir diseminar. Dia menyampaikan strategi pengawasan saat pilkada sehingga bisa meminimalisir adanya penyimpangan.


    “Pilkada serentak kemarin sudah terlihat bagaimana pengawasannya dan langkah pengawasan di Kota Bogor sendiri sudah dipersiapkan,” tegasnya.


    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Bogor, Hanafi mengatakan, ada proses pendewasaan sampai dengan pemilihan pilkada, ada pembinaan politik ke masyarakat. Ada perbedaan persepsi, adanya gesekan. Mengatasinya adalah dengan cara mensosialisasikan antar elemen dalam pilkada. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas.


    “Dana hibah 2017 dan 2018 kurang lebih Rp39 miliar sudah revisi. Itu sesuai kebutuhannya.Bawaslu dan Polri, juga TNI diberikan hibah dana pengamanan pemilu.Kami tahu ada keterbatasan anggaran pada mereka,” terangnya.Untuk memberikan hibah, menurut Hanafi, ada mekanismenya.


    “Total Rp38 miliar tahun ini hanya KPU saja itu.Ada kemungkinan ditambah Rp1 miliar lebih. Panwaslu Rp5 miliar dan pengamanan belum terdeteksi, menunggu pengajuan kepolisian dan TNI. Diperkiraan total Rp50 miliar yang dikeluarkan dan hasilnya harus memuaskan,” tambahnya.


    Dia berharap apa yang terjadi di Jakarta tidak menular ke Kota Bogor dan kondusivitas tetap terjaga. Dia meyakini hal itu bisa tercapai. Meski masyarakat Kota Bogor heterogen, tapi konflik dan intrik karena berbagai isu tak pernah terjadi.


    Dia pun mengimbau PNS di Kota Bogor, untuk alasan apapun, tak boleh terlibat politik praktis. “PNS harus menjaga netralitas.Tidak boleh ikut kampanye.Bolehnya hanya memberikan hak suara. Untuk menjaga hal-hal yang menggangu netralitas akan disampaikan imbauan. PNS harus mendukung pelaksanaan, bukan mendukung salah satu kontestan,” tegasnya.


    Netralitas PNS ini menurutnya penting karena berbagai alasan. PNS adalah pelayan masyarakat. Dalam posisi seperti itu, mereka tak boleh terkotak-kotak atau memunculkan gesekan di lapangan.


    ”Ada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Disampaikan bahwa PNS tidak boleh memihak saat pilkada,” ujarnya. (rizki mauludi/ing)