• Headline

    Siswandi Tuding ada Mahar Politik, Panwaslu Kota Cirebon Janji Tindaklanjuti

    Oleh : erika14 Januari 2018 19:10
    INILAH, Cirebon- Urung maju pada Pilkada Kota Cirebon 2018 akibat kekurangan jumlah kursi, Brigjen Pol Siswandi menduga telah dipermainkan salah satu partai pengusung dalam Koalisi Umat. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berjanji menindaklanjuti.

    Siswandi sedianya bakal menjadi calon wali kota Cirebon bersama Euis Fety Fatayati dengan mendaftar pada Rabu (10/1) malam lalu dengan diusung Koalisi Umat. Koalisi Umat sendiri merupakan gabungan tiga partai politik, yakni Gerindra, PAN, dan PKS.

    Namun, hal mengejutkan terjadi ketika di menit akhir pendaftaran, PKS justru gagal memberikan rekomendasi atas Siswandi-Euis. Akibatnya, pasangan ini kekurangan kursi mengingat hanya Gerindra dan PAN saja yang merekomendasikan sehingga keduanya gagal mendaftar.

    Dalam perjalanannya, Siswandi menuding, kegagalannya maju dalam pilkada tak lepas dari tak terpenuhinya permintaan mahar dari PKS kepada dirinya. Perwira tinggi Polri yang pernah bertugas pada Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menyebut, nominal mahar terhitung tinggi hingga miliaran rupiah.

    "Mereka (PKS) minta mahar miliaran, bahkan mintanya kontan," ungkapnya tanpa menyebut angka pasti dari nilai mahar dimaksud, Sabtu (13/1).

    Dia mengatakan, nilai mahar tersebut diminta salah satu pengurus PKS pada H-1 pendaftaran di KPU Kota Cirebon. Angka mahar bahkan meningkat hingga lima kali lipat pada Rabu (10/1) pukul 20.30 WIB.

    Padahal, lanjut dia, pada Rabu sore PKS menyatakan rekomendasi Siswandi-Euis dipastikan sudah 90%. Permintaan PKS dinilainya membingungkan mengingat Partai Gerindra dan PAN diyakinkannya, tak meminta mahar sama sekali. Terlebih, dirinya pun telah berkomitmen tak mengeluarkan uang untuk memperoleh rekomendasi.

    Siswandi mengaku, merasa dikerjai dan dibohongi hingga dirinya gagal maju dalam pilkada. Di sisi lain, dia mengapresiasi Gerindra dan PAN yang mengusungnya hingga tetap mendaftar ke KPU.

    "Terima kasih, mereka (PKS) sudah mendzolimi saya sehingga saya tidak bisa mendaftar. Saya sampaikan terima kasih kepada PAN dan Gerindra yang sampai saya duduk di KPU tidak ada mahar," paparnya.

    Sayang, hinga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari PKS. Ketua DPC PKS Kota Cirebon, Karso tak bisa dihubungi, termasuk ketika Panwaslu Kota Cirebon mencoba melakukan kontak melalui telepon selulernya.

    Sementara, Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait perihal dugaan mahar politik sebagaimana diungkapkan Siswandi. Bahkan, lembaga pengawas ini berencana melayangkan surat panggilan sebagai upaya klarifikasi atas persoalan tersebut.

    "Kami mengimbau semua pihak yang tak puas dalam proses pilkada serentak ini agar menyalurkannya melalui panwas. Kami akan menangani, baik sengketa proses maupun dugaan pelanggaran pemilu," tegas Susilo, Minggu (14/1).

    Pilkada Kota Cirebon sendiri dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon, masing-masing petahana Nashrudin Azis-Eti Herawati (PASTI) yang diusung Partai Demokrat, Partai NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI, yang akan berhadapan dengan Bamunas Setiawan Boediman/Oki-Efendi Edo yang diusung PDIP, Partai Golkar, dan PPP.

    Komisioner KPU Kota Cirebon, Iwan Setiawan menyebutkan, ketiadaan rekomendasi dari PKS telah membuat pasangan Siswandi-Euis hanya mengantongi enam kursi. Padahal, batas minimal pengusungan calon sedikitnya tujuh kursi.

    "Pasangan Siswandi-Euis kurang satu kursi. Sampai penutupan, rekomendasi dari PKS tak bisa diserahkan kepada kami," terangnya. [jek]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT