• Puluhan Penyelenggara Negara di Kota Cirebon Belum Serahkan LHKPN

    Oleh : erika14 Maret 2018 20:15
    INILAH, Cirebon- Lebih dari 50 orang penyelenggara negara dari lembaga eksekutif dan 32 orang dari lembaga legislatif di Kota Cirebon belum melaporkan harta kekayaan milik masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tenggat waktu dua minggu untuk pelaporan.

    Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi dari KPK, Asep Rahmat Suganda menyebutkan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih menyebutkan, setiap penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dari tingkat pusat hingga kota dan kabupaten, wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Di Kota Cirebon sendiri diketahui, 32 anggota lembaga legislatif belum melaporkan harta kekayaannya.

    Sementara, dari sekitar 60 orang penyelenggara negara dari lembaga eksekutif, baru tiga orang yang melaporkan kekayaannya. Sedangkan sisanya belum melaksanakan kewajiban mereka terkait hal ini.

    "Kami minta dua minggu setelah hari ini untuk segera melaporkan," tegasnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Musrenbang RKPD) Tahun Perencanaan 2019 di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (14/3).

    Terkait ini, pihaknya telah meminta koordinator di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk memonitor kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Cirebon. Dia mengatakan, tiada yang sulit dalam pelaporannya mengingat saat ini bisa dilakukan secara daring (online).

    Meski bersifat wajib, imbuhnya, tak ada sanksi pidana yang mengikat para penyelenggara perihal pelaporan harta kekayaan. Dia hanya mengingatkan, sanksi lebih bersifat administratif oleh pimpinan, dalam hal ini kepala daerah (wali kota/bupati).

    "Kami harap kepala daerah memberi sanksi bagi para penyelenggara negara yang tak melaporkan harta kekayaannya," katanya.

    Tak hanya minimnya pelaporan LHKPN, Asep mengungkapkan, laporan penerimaan gratifikasi pun tak ada di Kota Cirebon. Soal ini, dia mengemukakan dua kemungkinan.

    "Bisa karena memang tak ada gratifikasi, atau ada tapi tak dilaporkan," cetusnya.

    Padahal, sebagaimana Lasal 12b tentang Ketentuan Pidana, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan tugas mereka, terkena pidana minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu dikenakan denda Rp150 juta hingga Rp1 miliar.

    Sementara Pasal 12c menyebutkan, seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima selama masa 30 hari setelah diterima. Bila tidak, akan dikenakan pidana gratifikasi.

    "Pelaporan gratifikasi juga bisa dilakukan secara online," tambahnya.

    Dia menambahkan, dalam UU tak disebutkan jumlah minimum. Dengan kata lain, semua gratifikasi yang diterima terkait jabatan penyelenggara negara wajib segera dilaporkan kepada KPK.

    Dalam kesempatan itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik meminta setiap penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, di Kota Cirebon segera melaporkan harta kekayaannya. Dia berharap tenggat waktu dua minggu yang diberikan KPK dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyusun LHKPN.

    "Khusus untuk eksekutif, perkembangannya ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, kami akan koordinasikan secepatnya. Dua minggu mendatang sudah harus ada perubahan," tegasnya.[jek]



    TAG :


    Berita TERKAIT