• Headline

    Sejumlah SD di Garut Resah Dipaksa Beli Mesin Absensi

    Oleh : Nul Zainul Mukhtar15 Maret 2018 16:11
    INILAH, Garut- Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di wilayah selatan Kabupaten Garut dirisaukan dengan adanya praktik jual beli paksa mesin absensi sidik jari (fingerprint) dilakukan pihak tertentu diduga melibatkan oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di daerah.

    Terlebih harga mesin absensi sidik jari tersebut dipatok sebesar Rp2.750.000 per unit. Padahal harga pasaran hanya sekitar Rp550.000 per unit.

    Karuan kejadian tersebut mendapat sorotan. Salah seorang guru yang juga pengurus Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut Kecamatan Cisompet Asep Nurul menyebutkan, praktik jual paksa mesin absensi sidik jari tersebut berlangsung ke SD-SD negeri maupun swasta yang ada di wilayah Cisompet.

    “Jual paksa ke sekolah Rp2.750.000. Terlalu,” katanya, Kamis (15/3/18).

    Guru SMAN 6 Garut yang juga mantan Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut Imam Tamamut Taufik berharap ada penyikapan jelas dan segera dari pihak Disdik Garut, serta memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai yang terbukti terlibat.

    “Pejabat di mana pun posisinya mesti sadar, siapapun yang berperilaku begitu terhadap guru atau ustadz wajib segera diberikan sanksi,” ucapnya.

    Kepala Bidang SD pada Disdik Garut Ade Manadin menegaskan, pihak Disdik tidak pernah menginstruksikan adanya mesin absensi sidik jari ke sekolahan. Yang wajib absen sebatas staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mesti mengabsen di masing-masing kantor kecamatan.

    Dia berharap pihak sekolah justru berani menolak penawaran pihak lain yang dinilai kurang, atau tidak bermanfaat, atau tak sesuai. Seperti halnya terhadap kasus jual paksa mesin absensi sidik jari itu.

    “(Guru) harus bangkit. Coba tolak saja ! Enggak akan ada yang memecat, kok,” ujarnya.

    Ade menyatakan pihaknya juga sudah mengingatkan soal jual paksa mesin absensi sidik jari tersebut ke para UPT Disdik se-Kabupaten Garut melalui jaringan grup WA-nya.

    Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut Imam Sanusi menilai tak cukup hanya pihak sekolah yang mesti berani melakukan penolakan karena kenyataan sekolah selalu menjadi obyek dari semua bantuan.

    Menurutnya, yang diharapkan justru ada pengawasan maksimal dari pihak Disdik Garut agar kasus jual paksa mesin absensi sidik jari itu dapat segera diketahui, dan ditangani.

    TAG :


    Berita TERKAIT