• Headline

    Pasca Ricuh, Debat Ketiga Pilkada Kota Cirebon Ditiadakan

    Oleh : erika11 Mei 2018 16:36
    INILAH, Cirebon- Debat publik ketiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Cirebon yang diagendakan Senin (14/5) depan ditiadakan. Keputusan itu merupakan dampak dari kericuhan debat publik kedua pada Rabu (9/5) kemarin.

    Keputusan pembatalan agenda debat publik antara paslon nomor urut satu, Bamunas Setiawan Boediman/Oki-Effendi Edo (OKE) dan nomor urut dua, Nashrudin Azis-Eti Herawati (PASTI) diambil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cirebon melalui rapat, Kamis (10/5) malam.

    Berita acara pembatalan debat ketiga ditandatangani KPUD, Panwaslu, Kapolres Cirebon Kota, kedua paslon, tim kampanye paslon, maupun desk pilkada Kota Cirebon.

    Komisioner KPUD Kota Cirebon Divisi Sosialisasi, Dita Hudayani menjelaskan, keputusan pembatalan debat ketiga didasarkan pertimbangan keamanan dan kondusivitas daerah.

    Keputusan itu dilatari situasi terakhir pelaksanaan debat publik kedua Rabu kemarin di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Kartini, Kota Cirebon.

    "Hasil evaluasi pelaksanaan debat kedua yang diwarnai kegaduhan antar pendukung paslon menjadi salah satu faktor pertimbangan keputusan pembatalan," terang Dita, Jumat (11/5).

    Tak hanya keamanan, lanjut dia, faktor lokasi penyelenggaraan debat juga menjadi permasalahan. Pihak manajemen hotel yang sedianya akan kembali menjadi tempat debat publik ketiga, keberatan pasca mengamati situasi dan kondisi akhir dari debat publik kedua.

    Menurut Dita, rapat Kamis malam sesungguhnya diadakan guna membahasa persiapan pelaksanaan debat publik ketiga sekaligus evaluasi debat publik kedua. Namun, dalam rapat itu, Panwaslu Kota Cirebon menyarankan dua opsi.

    Panwaslu mengevaluasi, kegaduhan antarpendukung paslon selalu mewarnai pelaksanaan debat publik yang telah digelar dua kali. Situasi itu diperparah dengan debat kedua yang nyaris berujung bentrok fisik antar pendukung paslon.

    Dia menyebutkan, selama dua kali debat, KPUD memberi kesempatan bagi masing-masing paslon membawa 50 orang pendukungnya. Dalam rapat itu, salah satu opsi yang disarankan Panwaslu untuk debat publik ketiga berupa ketiadaan pendukung.

    "Opsi pertama, debat publik tetap dilaksanakan, tapi tanpa pendukung kedua paslon. Opsi kedua, debat publik ditiadakan demi kondusivitas daerah," bebernya

    Berdasarkan masukan dari paslon maupun tim kampanye paslon dalam rapat itu, akhirnya diputuskanlah pembatalan debat ketiga. Dita menambahkan, debat publik digelar untuk memberi kesempatan bagi calon pemilih mendengar langsung program, visi, dan misi, masing-masing paslon.

    "Tapi, kalau selama pelaksanaan debat diwarnai kegaduhan, pesan yang disampaikan paslon yang ingin didengar calon pemilih, akhirnya malah tak tersampaikan dengan baik," tuturnya.

    Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, debat publik bisa digelar maksimal tiga kali.

    Dia meyakinkan, KPU telah berupaya untuk mengoptimalkan agar paslon bisa memaparkan program kerjanya agar calon pemilih, dalam hal ini masyarakat, bisa lebih memiliki gambaran jelas calon pemimpin yang hendak dipilihnya.


    TAG :


    Berita TERKAIT