• Headline

    Miliki KTP-el, WNA Malaysia Diamankan

    Oleh : erika18 Mei 2018 15:00
    fotografer: Erika
    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, Muhammad Tito Andrianto (tengah) menunjukkan dokumen WNI yang dimiliki AS, seorang WNA asal Malaysia.
    INILAH, Cirebon- Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon setelah diketahui memiliki KTP Elektronik (KTP-el).

    Pria berinisial AS (61) diamankan petugas kala hendak membuat paspor melalui pendaftaran online. Petugas curiga ketika dalam proses wawancara, AS yang mengaku Warga Negara Indonesia (WNI) itu justru tidak fasih berbahasa Indonesia.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, Muhammad Tito Andrianto mengungkapkan, AS diamankan ketika hendak membuat paspor untuk perjalanan ke Malaysia.

    Belakangan, dari tangan AS, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan surat nikah.

    "Awalnya dia (AS) mengaku sebagai WNI. Ketika proses wawancara, kami curiga karena logat bicaranya seperti orang Malaysia," beber Tito, Jumat (18/5).

    Menurutnya, dari pemeriksaan itu, AS kemudian mengaku sebagai warga negara Malaysia dan memiliki IC. Namun di sisi lain, dia juga memiliki KTP-el, KK, dan surat nikah.

    AS rupanya sudah tinggal di Indonesia sejak 2004 dan telah berkeluarga di Kabupaten Indramayu. Pengamanan atas AS dilakukan karena yang bersangkutan memiliki KTP-el, selain pula memiliki IC Malaysia.

    Selama tinggal di Indramayu, AS berprofesi sebagai pedagang dan telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya. Pihak Imigrasi pun akan menyelidiki lebih jauh terkait dokumen AS.

    "AS tinggal di Indramayu dari 2004 dan anak-anaknya berstatus WNI. Kami akan dalami lagi dari mana ia mendapatkan KTP-el dan dokumen lainnya," cetus Tito.

    Hingga kini, AS sendiri masih menjalani pemeriksaan karena diduga telah melanggar regulasi kewarganegaraan setelah diketahui memiliki KTP-el layaknya WNI.

    AS akan menjalani persidangan setelah diduga melanggar Pasal 126 C yang terkait pemberian data atau keterangan tak benar demi memperoleh dokumen perjalanan atau paspor.


    TAG :


    Berita TERKAIT