• Headline

    35 Tahun Polemik, Warga Pilang Setrayasa Resmi Penduduk Kota Cirebon

    Oleh : erika07 Oktober 2018 17:08
    INILAH, Cirebon- Sedikitnya 500 kepala keluarga (KK) di kawasan Pilang Setrayasa kini resmi menjadi penduduk Kota Cirebon. Polemik selama sekitar 35 tahun pun selesai.

    Kepastian status wilayah Pilang Setrayasa sebagai bagian dari Kota Cirebon tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2018. Pemerintah Kota Cirebon sendiri tengah mengejar penyelesaian penertiban administrasi kependudukan, sertifikat tanah, dan lainnya.

    Pejabat Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik menyatakan, percepatan penertiban dilakukan melalui dua cara, masing-masing jemput bola dan skala prioritas. Kepastian status kependudukan dinilai penting guna menghadapi Pemilu Tahun 2019.

    "Kami akan jemput bola dengan mendirikan stand layanan publik di Pilang Setrayasa," katanya.

    Dia menjanjikan warung layanan ini didirikan benar-benar dekat dengan masyarakat, sehingga warga mudah mengaksesnya. Pihaknya juga memastikan warga yang statusnya berpindah dari Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon diprioritaskan pelayanan satu atap.

    Menurutnya, gerak cepat pengurusan pelayanan publik ini merupakan wujud dari hadirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon di tengah masyarakat. Lebih jauh dia menekankan, perpindahan status kependudukan harus segera diselesaikan sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengingat Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan bertambah.

    "Jangan sampai menunggu sampai 2020, apalagi kita akan menghadapi Pileg dan Pilpres," tegasnya.

    Setidaknya hampir 35 tahun, wilayah Pilang Setrayasa menjadi persoalan antar dua wilayah. Selama ini, kawasan Pilang Setrayasa selalu menjadi rebutan wilayah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

    Keputusan batas wilayah ditetapkan setelah rapat bersama Kemendagri dengan Pemkot Cirebon maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon, belum lama ini. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Agus Mulyadi menuturkan, penyerahan Permendagri Nomor 75 Tahun 20018 akan menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan.

    "Kami sudah menyosialisasikan soal ini kepada masyarakat dan pemangku otoritas terkait, seperti Forkopimda, kepala perangkat daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh lurah. Sosialisasi dimaksudkan untuk memetakan permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan," papar Agus.

    Pihaknya akan melakukan penertiban, baik kepemilikan KTP dan sertifikat tanah. Untuk ini, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon untuk penertiban administrasi.


    TAG :


    Berita TERKAIT