• Bogor Rawan TKA Ilegal

    Oleh : Rizki Mauludi09 Januari 2017 11:40
    •  Share
    INILAH,Bogor - Banyaknya modus baru menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, membuat pihak Imigrasi menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM)nya khususnya di wilayah Jawa Barat.

    Di wilayah Bogor raya banyak tersebar TKA tanpa dokumen yang lengkap atau dokumennya hanya untuk berlibur padahal mereka bekerja. Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat memperketat pengawasan dengan merencanakan membentuk Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) di setiap wilayah kecamatan hingga desa.

    Kepala Kanwil Jawa Barat Susy Susilawati mengatakan, dari sisi SDM kantor Imigrasi kurang, makanya pihaknya membentuk Timpora mensiasati jumlah orang yang kurang. Timpora harus bergerak dan bekerja, minimal memberikan informasi kepada pihak imigrasi.

    "Kalau kami on the spot terus tidak mudah, apalagi data yang ada yang digunakan TKA adalah visa kunjungan tapi secara diam-diam mereka bekerja. Sehingga dokumennya tidak sesuai tujuannya," ungkapnya pada Senin (9/1/3017).

    Ia melanjutkan, pihak dinas tenaga kerja (Disnaker) di wilayahlah yang harus berperan untuk ikut mengawasi tenaga kerja. Karena kantor imigrasi di wilayah Jawa Barat tidak bisa secara terus menerus melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan untuk mengontrol TKA yang ada terdaftar sesuai persyaratan atau tidak.

    "Kami ada keterbatasan, untuk itu dibantu disnaker yang harus memberikan laporan. Jangan sampai data juga tidak sesuai, misalkan di data ada 20 orang saat dicek ternyata ada 50 orang. Berarti 30 orang merupakan ilegal," tambahnya.

    Susy juga menjelaskan, ada 214 Timpora yang terbentuk di wilayah Jawa Barat, bisa dibilang terbanyak Se Indonesia. Tetapi dengan jumlah itu belum maksimal, karena diharuskan di setiap kecamatan Se Jawa Barat harus ada.

    "Jangan hanya di tingkat Kota/Kabupaten saja, selain itu masyarakat harus peduli dan care kepada permasalahan ini. Karena mereka (TKA-red) bisanya bergerak di pedesaan atau wilayah pinggiran. Kalau melihat warga negara asing masyarakat setempat harus melaporkan ke kantor imigrasi, apakah dia itu berizin arau tidak," jelasnya.

    Susy menekankan, adanya kebijakan bebas visa sebenarnya baik, untuk mendongkrak pemasukan pada sektor pariwisata Indonesia tinggal pengawasan aparatur wilayah dan masyarakat yang membantu.

    "Evaluasi peningkatan devisa, kalau ternyata setahun banyak masalah perlu dievaluasi. Kalau menyalahgunakan kunjungan menjadi kerja wewenang disnaker, seperti di Bogor saat adanya penangkapan TKA asal Tiongkok. Ada Maroko yang harusnya kunjungan menjadi PSK, tapi tetap yang terbanyak berasal dari Tiongkok di wilayah Jawa Barat," tutupnya.


-->