• Headline

    Kemenaker akan Tingkatkan Pengawasan Perilaku PMI

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar24 Maret 2018 00:24
    ‌INILAH, Mataram - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan lebih berfokus pada peningkatan pengawasan perilaku para Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah hukuman pancung yang diberikan kepada Zaini Misrin oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Minggu (18/3) lalu.
    ‌Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenaker, Sahat Sinurat mengatakan, selain melakukan pengawasan terhadap para PMI, pemerintah juga berupaya akan terus meningkatkan bantuan hukum kepada mereka yang terjerat masalah supaya tidak mendapatkan hukuman yang berat.
    ‌"Kita juga harus menghormati hukum yang berlaku di negara lain. oleh karena itu baiknya pemerintah Indonesia bisa menjamin TKI yang bekerja di luar negeri berperilaku baik," kata Sahat dalam kunjungan kerja Press Tour Humas Kemenaker di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat (23/3/2017).
    ‌Banyaknya kasus hukum yang menimpa PMI di negeri orang dikarenakan terlalu longgarnya penegakan peraturan terkait hal itu. Akibatnya kekerasan terhadap mereka pun kerap terjadi hingga menyebabkan berakhirnya para pejuang devisa di meja hukum.
    ‌Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, pihaknya mencatat sedikitnya ada 6,5 juta PMI bekerja di luar negeri. Terbanyak ada di Malaysia sekitar 2,5 juta orang dan Arab Saudi sekitar 1,5 juta orang. Wahyu pun menyebut kebanyakan PMI yang bekerja di Malaysia itu tidak berdokumen.

    "Ada 1,2 juta PMI yang bekerja di Malaysia Timur tidak berdokumen, sedangkan di Malaysia Barat ada 650 ribu PMI yang tidak berdokumen," kata Wahyu.

    Ada dua pengertian buruh migran tanpa dokumen. Pertama, kata Wahyu, buruh migran yang berangkat dari Indonesia ternyata tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti tidak adanya visa kerja meskipun ada paspor.

    Kedua, buruh migran sudah memiliki dokumen yang lengkap seperti visa dan paspor, namun dokumen buruh migran tersebut dipegang oleh majikan.

    "Kemudian mereka kabur dari majikan mereka karena adanya kekerasan. Status mereka pun jadi tak berdokumen," ujarnya.

    Kabupaten Lombok Timur sendiri dikenal sebagai kantong PMI terbesar nasional baik yang disalurkan secara legal maupun ilegal, sedangkan Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat kelima di level provinsi.
    ‌Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, Wildan mengatakan, dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal untuk menutup celah pengiriman PMI secara ilegal salah satu caranya yaitu dengan mendirikan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dibangun di tiga daerah.
    ‌"NTB menyederhanakan proses perekrutan TKI untuk meminimalisir TKI ilegal dan unprosedural dengan berkolaborasi dengan instansi-instansi lain," kata Wildan.
    ‌Saat ini, tiga LTSP berada di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa yang dikenal sebagai daerah-daerah yang banyak mengirimkan PMI di provinsi tersebut.

    Penyerdehanaan dilakukan akibat banyaknya keluhan dari para calon PMI terkait proses perekrutan yang panjang dan berbelit-belit. Sehingga banyak yang akhirnya memilih untuk menempuh jalur ilegal karena jauh lebih mudah.

    Namun akibat jalan pintas itu para PMI ilegal dan nonprosedural rupanya sering menimbulkan masalah di luar negeri. Makanya, ujar Wildan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk lebih menyederhanakan layanan.

    ‌"PMI asal NTB sangat diharapkan di Malaysia karena memiliki kinerja yang baik. Pada 2016 remitansi PMI di Lombok Timur saja diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun jadi remitansi NTB bisa tembus Rp2 triliun," paparnya.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT