• Headline

    Travel Umroh Dilarang Pakai Skema Ponzi dan MLM

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar27 Maret 2018 17:19
    INILAH, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melarang keras biro travel perjalanan umroh atau Pelaksana Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) yang menerapkan sistem Ponzi dan Multi Level Marketing (MLM) dalam perekrutan calon jamaah umroh mereka.

    Alasannya karena kedua sistem tersebut terbukti sangat berpotensi membuat calon jamaah umroh batal berangkat dan membuka celah penipuan dengan skema biaya perjalanan umrohnya yang sangat murah namun ternyata menutupi kekurangan pembiayaan dengan terus menerus mencari calon jamaah umroh.

    "Sehingga menyebabkan calon jamaah yang mendaftar belakangan batal berangkat. Sistem Ponzi dan MLM ini gali lubang tutup lubang dan tidak sesuai dengan syariah," kata Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag, Nizar Ali, kepada wartawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (27/3).

    Nizar menjelaskan kasus-kasus banyaknya calon jamaah umroh yang batal berangkat ke Tanah Suci karena pihak PPIU seperti First Travel, PT SBL Bandung, Mustaqbal Prima Wisata, dan terbaru Abu Tours masih memanfaatkan celah dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 18 Tahun 2015.

    Makanya pemerintah melalui Permenag Nomor 8 Tahun 2018 berusaha untuk menutup celah itu dengan menerapkan standar pelayanan keberangkatan umroh yang lebih ketat dan harus sesuai dengan syariah yang di dalamnya terdapat kontrol yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah ataupun calon jamaah umroh.

    Calon jamaah umroh pun tidak boleh menunggu waktu keberangkatan terlalu seperti yang lazim terjadi selama ini yaitu sampai harus menunggu selama satu tahun untuk melaksanakan ibadah umroh.

    Salah satunya Nizar mencontohkan, jika calon jamaah umroh sudah membayarkan uang muka maka tenggat waktu paling lama keberangkatannya selama enam bulan. Sedangkan jika dua sudah membayar tunai maka paling lama tiga bulan harus sudah terbang ke Tanah Suci.

    "Ini juga salah satu celah yang sering diambil Biro Travel untuk melakukan investasi lain di luar bisnis umrohnya. Dari sini juga Kemenag mengatur standar minimal biaya umroh yaitu sebesar Rp 20 juta. Tapi itu ditetapkan sebelum berlakunya pajak terbaru dari Kerajaan Arab Saudi, nanti akan dibahas lagi," ujar Nizar.

    Selain penetapan standar minimal layanan dan biaya umroh, PPIU juga berkewajiban untuk memberikan laporan kegiatan secara daring kepada Kemenag melalui aplikasi Sipatuh sejak calon jamaah umroh mendaftarkan diri, pada saat berangkat ke Tanah Suci, dan sampai mereka kembali ke Tanah Air.

    Nizar mengatakan seluruh PPIU wajib mengunggah semua paket perjalanan yang mereka tawarkan kepada konsumen melalui aplikasi ini sejak bulan April 2018. Calon jamaah umroh pun dapat memantau perkembangan rencana keberangkatan mereka setelah menerima nomor registrasi.

    "Nanti ada keterangannya sudah sampai mana proses perjalanannya. Apakah paspor mereka sudah diurus atau belum nanti bisa dilihat melalui aplikasi itu," kata Nizar.

    Dia juga mengimbau para calon jamaah umroh untuk berhati-hati dalam memilih biro travel, yang terpenting adalah harus memastikan apakah sudah berizin atau belum. Informasi legalitas tersebut dapat dilihat di situs resmi Kemenag.

    Kedua, lanjut Nizar, harga yang ditawarkan biro perjalanan harus sesuai dengan referensi yang dirilis Kemenag. Jika ada PPIU yang menawarkan harga yang lebih murah dari standar referensi maka harus cermat melihat paket yang mereka tawarkan.

    "Karena kalau di bawah harga referensi maka tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang kami keluarkan," ujar Nizar.

    Kemudian yang ketiga calon jamaah umroh harus memastikan mendapatkan nomor registrasi setelah membayar uang muka ibadah umroh. Sebab nomor registrasi merupakan entry point mereka untuk mengontrol perkembangan rencana keberangkatannya.

    "Yang paling penting adalah segera melapor jika ada masalah dalam proses rencana keberangkatan. Hal ini bisa dilakukan melalui aplikasi Sipatuh ataupun melalui Kantor Perwakilan Kemenag di masing-masing daerahnya," pungkas Nizar.[jek]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT