Minggu, 26 Oktober 2014 | 08:50 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Soal Bansos, DPRD KBB: Penyelewengan Mungkin Ada

Oleh: Putra Prima
Jabar - Selasa, 31 Juli 2012 | 23:34 WIB
Ilustrasi

INILAH.COM, Bandung Barat - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat Iwan Ridwan menilai berapapun dana bansos yang dikucurkan, tetap ada peluang penyelewengan.

Hal ini dikemukakan Iwan terkait dana hibah bansos yang belakangan bermasalah dalam hal surat pertanggungjawaban (SPj). Seperti diketahui, sejumlah pihak yang tidak menerima dana hibah, tetap mendapat surat dari Pemkab Bandung Barat tentang keharusan melaporkan surat pertanggungjawaban (SPj).

"Mau besar atau kecil, kalau penyelewengan mungkin ada saja. Tapi saya tidak mau memvonis dulu," kata iwan saat ditemui di kediamannya, Selasa (31/7/2012).

Untuk itu dalam waktu dekat, lanjut dia, DPRD berencana akan memanggil Setda Bandung Barat, khususnya pihak yang mengurusi soal dana hibah dan bansos. Pemanggilan itu diperlukan guna meminta penjelasan serta memperoleh informasi akurat dalam dugaan kasus penyelewengan dana hibah tersebut.

"Saya kira sebelum aparat penegak hukum turun, kita perlu kroscek dulu ke Pemkab. Seperti apa sebenarnya karena bisa saja suratnya salah atau memang terjadi penyimpangan," ungkapnya.

Selain itu dia juga mengimbau kepada organisasi atau perorangan yang diberikan surat namun belum menerima uangnya tidak perlu panik dan lebih baik mengabaikannya saja.
"Lantas apanya yang mau dilaporkan kalau memang dananya saja tidak terima. Abaikan saja," ujar Iwan.

Saat disinggung mengenai perlu tidaknya alokasi dana hibah bantuan sosial dikurangi pada tahun-tahun mendatang dan alokasi anggarannya dialihkan untuk pos anggaran lain, menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan.

Pasalnya, kata dia, penggunaan dana hibah selama ini cukup membantu program dan aspirasi masyarakat yang belum ter-cover oleh anggaran APBD. Hanya saja, kata dia, ke depan perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan sistem administrasi di jajaran Pemkab Bandung Barat.

"Selama ini kan dana bansos lebih banyak untuk infrastruktur dan ini juga bermanfaat. Hanya mekanisme pertanggungjawabannya yang perlu diperketat," jelas Iwan.

Di sisi lain, terlepas dari adanya kesalahan dalam surat yang dikirim Setda tersebut, DPRD mencatat sistem administrasi di Pemkab Bandung Barat termasuk tidak tertib. Buktinya adalah adanya temuan BPK mengenai dugaan SPj fiktif senilai Rp62 miliar untuk tahun anggaran 2011.

"Salah satu rekomendasi BPK adalah harus memperbaiki sistem administrasi karena ada Rp 62 miliar uang yang belum di-SPj-kan. Idealnya setiap kegiatan itu dilengkapi dengan SPj dan ada sosialisasi mengenai keharusan pelaporan SPJ," tambah dia.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
TARIK-ULUR KABINET JOKOWI
PRESIDEN Jokowi masih belum mengumumkan susunan kabinetnya. Ada tarikmenarik kepentingan dalam proses seleksi.
ASPIRASI + Indeks