Jumat, 28 November 2014 | 03:36 WIB

Heri Nurhayat Ngaku Lalai, Tjutju Nurdin Lupa

Oleh: Jaka Permana
Hukum - Jumat, 10 Agustus 2012 | 22:24 WIB
Mantan Asisten Daerah III Kota Bandung, Heri Nurhayat mengaku lalai mengatur pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. - inilah.com/Bambang Prasethyo

INILAH.COM, Bandung - Mantan Asisten Daerah III Kota Bandung, Heri Nurhayat mengaku lalai mengatur pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Dia juga membenarkan jika dana yang bersumber dari APBD itu tidak sesuai prosedur.

Penyataan Heri itu tertuang dalam sidang lanjutan perkara korupsi bansos senilai Rp66 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jumat (10/8/2012). Dia membeberkan kesaksiannya dalam sidang yang tujuh terdakwa yakni Rochman, Firman Himawan, Lutfan Barkah, Yanos Septadi dan Uus Ruslan serta dua terdakwa Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana yang baru dua kali menjalani persidangan.

Heri mengaku lalai setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan apakah seorang Asda diperbolehkan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa kelengkapan dokumen. Dari situ Heri menjawab jika dirinya lalai. Dia tidak meneliti terlebih dahulu isi kelengkapan dokumen yang diterimanya.

"Seharusnya saya meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan KBU (Kuasa Bendahara Umum). Saya salah, ada kelalaian dari saya," aku Heri dalam persidangan.

Akibat kelalaian, dana bansos senilai Rp40 miliar telah cair meski tidak ada identitas penerima atau pemohonnya. Heri mengaku pernah menandatangani SPM atas nama 16 nama pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Bandung. Dia mengaku tugasnya hanya menandatangani saja setelah dikeluarkan KBU yakni terdakwa Rohman. "Awalnya saya tidak tahu yang saya tandangani itu adalah para PNS. Soalnya dalam SPP tidak ada penerimannya belum ada identitas," jelas dia.

Pria yang juga pernah menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu mengaku tidak ingat siapa nama PNS yang dicatut namanya tersebut.
Pasalnya, saat itu dia baru menjabat sebagai Asda III. "Dulu saya masih adaptasi. Baru ingat mukanya saja sedangkan namanya tidak,"
jelasnya.

Heri mengaku jika dana Bansos digunakan untuk PNS ketika diperiksa Kejati dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain mengucur ke para PNS, sejumlah pencairan pun ada yang telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan Wali Kota no.107 tahun 2010 tentang pencairan harus menggunakan proposal.

Heri merupakan saksi kedua. Sebelumnya mantan Asda III tahun 2009, Tjutju Nurdin memberikan kesaksian. Pensiunan PNS ini sering mengaku lupa dan tidak tahu ketika ditanya Jaksa ataupun majelis hakim. Contohnya ketika Ketua Majelis Hakim Setyabudi Tejocahyono menanyakan mekanisme dan prosuderan pencairan dana Bansos. Tjutju mengaku lupa. Padahal sebagai PNS seharusnya mengetahui atauran Wali Kota. "Saya lupa," kata Tjutju.

Dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), Tjutju menyebutkan sudah melakukan pencairan bansos sesuai prosedur. Akan tetapi, pada awal dia lupa prosedurnya seperti apa. "Saya hanya menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan oleh KBU Rochman," jelas dia.

Dalam kesaksiannya, Tjutju tidak banyak berbicara. Setengah pemeriksaan dibacakan dalam BAPnya oleh JPU. Tjutju pun membenarkan
jika seluruh keterangan dalam BAPnya benar. "Ya dalam BAP itu benar ketarangan saya," tandasnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
ORBA BANGKIT LAGI
PEMERINTAH melarang Munas Partai Golkar IX di Bali. Sikap itu menuai reaksi. Orde Baru bangkit lagi?
ASPIRASI + Indeks