Kamis, 18 Desember 2014 | 07:42 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Aturan Pengelolaan Dana BOS Dinilai Belum Jelas

Oleh: Vera Suciati
Jabar - Kamis, 13 September 2012 | 18:52 WIB
Aturan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional dinilai masih belum jelas dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. - istimewa

INILAH.COM, Sumedang - Aturan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional dinilai masih belum jelas dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akibatnya, ketika akan disinkronkan dan diterapkan dalam produk hukum daerah yaitu perda, aturan tersebut semakin tidak dapat dipahami. Bahkan, dalam Permendagri 21/2011, dalam pasal yang mengatur tersendiri soal pengelolaan dana BOS masih ditemukan hal-hal yang betentangan.

“Kami masih menemukan hal-hal yang bertentangan, rancu, dan juga memunculkan kebingungan ketika memahami atuan pengelolaan dana BOS dyang tertuang dalam Permendagri 21 tahun 2011, akibatnya kami juga tidak bisa begitu saja menerapkannya dalam perda,” kata Nurdin Zein, Sekretaris Pansus Pembentukan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah usai melaksanakan rapat pembahasan bersama Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Kesekretariatan Daerah Sumedang, Kamis (13/9/2012).

Dia mengatakan dana BOS kini dialihkan dari APBN ke APBD, sehingga ketika BOS diatur pengelolaannya dalam Permendagri No 21 Tahun 2011, maka secara otomatis, Perda Sumedang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus diubah dan disesuaikan dengan Permendagri 21/2011 yang didalamnya kini akan mengatur pengeloalan dana BOS.

“Akan tetapi, ketika akan dicantumkan dalam perda, masih banyak yang belum jelas di Permendagri-nya, kalau-kalau nanti ada yang salah di perda-nya, bisa-bisa orang daerah juga yang kena,” katanya seraya menambahkan tim pansus dan bagian hukum juga pihak-pihak terkait lainnya masih akan mendalami aturan tersebut.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Standar Ganda Menkumham
PEMERINTAH menganggap sah hasil Munas Golkar Bali maupun Jakarta. Kemenkumham pun meminta Partai Golkar menyelesaikan konflik di tingkat internal.
ASPIRASI + Indeks