Selasa, 2 September 2014 | 01:32 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

DPRD Jabar Tolak PDAP Jadi PT

Oleh: Dery Fitriadi Ginanjar
Jabar - Senin, 1 Oktober 2012 | 16:39 WIB
DPRD Jabar - istimewa

INILAH.COM, Bandung - Pansus II DPRD Jabar memang menyetujui pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang agro, namun pansus tersebut menolak Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan (PDAP) menjadi perseroan terbatas (PT).

"Pansus II melakukan sinkronisasi dengan pihak terkait, ternyata perubahan bentuk hukum tidak dapat dilakukan karena masih banyak permasalahan. PDAP harus menyelesaikan permaslaahan, pengamanan aset, kewajiban ke pihak ketiga, dan menyusun laporan keuangan penutup," kata anggota Pansus II Rina Marlina pada sidang paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum PD Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) menjadi Perseroan Terbatas menjadi Perda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (1/10/2012).

Menurut anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat ini, PDAP harus melakukan restrukturisasi melalui uji tuntas terhadap aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan, serta organisasi. Tujuannya memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

"Karena itu, kita menyepakati pembentukan BUMD berbentuk PT dengan fokus usaha agro. Pertimbangannya ada peluang usaha mengoptimalkan aset, ada lembaga menangani aset potensial dalam bentuk PT," jelasnya.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Tugas Lama DPRD Baru
HARI ini, Senin (1/9), 100 anggota DPRD Jabar terpilih periode 2014- 2019 dilantik di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Pekerjaan Rumah pun menanti mereka membangun Jabar masa depan.
ASPIRASI + Indeks