Jumat, 29 Agustus 2014 | 21:06 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Rutilahu, Bukan Roti Keju

Oleh:
Jabar - Senin, 15 Oktober 2012 | 09:00 WIB

INILAH.COM, Bandung - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki 22.500 unit rumah tinggal layak huni (rutilahu) mulai tahun depan layak disambut. Tapi, dia takkan berarti apa-apa jika tak mengusung semangat kegotongroyongan warga yang kini mulai hilang.

Pesatnya perkembangan sektor perumahan, terutama di kota-kota besar di Jawa Barat, memang kian meruncingkan ironisme. Di satu sisi, rumah elok bermunculan di mana-mana. Dari rumah-rumah bertipe di atas 36, klaster-klaster nyaman, hingga apartemen mewah. Hampir semuanya dibangun oleh pengembang-pengembang partikelir.

Siapa pemilik bangunan-bangunan rancak itu sudah jelas. Rata-rata warga yang karena upaya, kerja keras, dan takdir, memiliki penghasilan wah. Bahkan tak sedikit di antaranya yang sekaligus memiliki rumah mewah, klaster nyaman, dan apartemen mewah. Ada pula misalnya warga tetangga yang memiliki apartemen mewah padahal hanya sekali seminggu menginjakkan kaki di Jabar, sekadar menghilangkan kepenatan.

Tentu tak ada yang bisa menyalahkan siapa pun. Tetapi, meruyaknya perumahan mewah, apartemen bertingkat-tingkat, memunculkan ironisme karena di sekelilingnya dijejali rumah-rumah tak layak huni. Rumah yang dari sisi konstruksi dan kesehatan, sama sekali tidak memadai. Apalagi untuk bicara desain dan tata guna lainnya.

Pemilik rumah tak layak huni itu bertebaran di seantero Jabar. Dinas Sosial Jabar mencatat di 26 kabupaten/kota, jumlahnya pada tahun 2010 mencapai 273.173 unit. Terbanyak ada di Kabupaten Garut dan Purwakarta. Hanya Kota Bekasi dan Depok yang relatif tak memiliki rutilahu.

Setiap tahun, rumah-rumah tak layak huni itu dijamin akan mengalami peningkatan. Itu seiring dengan tajamnya laju pertumbuhan penduduk yang 1,89% setiap tahunnya. Ditambah dengan tingginya angka prosentase penduduk miskin yang mencapai 12,74%, atau sekitar 5 juta dari 43 juta jiwa penduduk Jabar berdasarkan Sensus Penduduk 2010.

Siapa yang bertanggung jawab? Jelas, mereka bukan pasar yang moncer bagi pengembang swasta. Maka, yang harus turun tangan sebenarnya adalah pemerintah. Dalam konteks inilah, langkah Pemprov Jabar, juga Pemkab/Pemkot se-Jabar, layak dihargai.

Di Jabar, misalnya, Pemprov akan melakukan perbaikan 22.500 unit rutilahu dalam tiga tahun ke depan. Setiap tahun ada 7.500 unit rutilahu jadi sasaran. Tahun depan saja, ada anggaran Rp77 miliar untuk menggarap 7.500 unit rutilahu.

Cukup? Merujuk data 2010, angka 22.500 unit itu hanyalah 10% dari rutilahu yang ada di seluruh Jabar. Masih sangat kecil. Artinya, dengan jumlah rutilahu yang stagnan, misalnya, butuh waktu 30 tahun untuk memperbaikinya.

Dalam kaitan itulah, kita mengimbau agar program ini melibatkan kelompok masyarakat banyak pada setiap desa/kelurahan sasarannya. Pertama, pengelolaan yang melibatkan masyarakat, terutama dengan membangkitkan kembali jiwa kegotongroyongan, akan mempercepat, mempermudah, dan mempermurah pengerjaan perbaikan rutilahu. Ibaratnya, pemerintah memberikan bahan, bukan langsung roti keju.

Kedua, pengelolaan yang melibatkan masyarakat, pun akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program ini. Itu jika kita ada pada keyakinan tak mungkin kelompok masyarakat mencuri hak-hak pemilik rumah tak layak huni.[ang]

*Tulisan Fokus Inilah Koran, Senin (15/10/2012)

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERUJUNG MAUT
PIPA solar milik PT Pertamina bocor dan meledak di Subang, Kamis (28/8). Tiga korban tewas. Illegal tapping diduga jadi pemicu insiden.
ASPIRASI + Indeks