Selasa, 2 September 2014 | 13:43 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Izin Industri Kulit di Garut Diduga Sarat Masalah

Oleh: Zainulmukhtar
Jabar - Minggu, 21 Oktober 2012 | 21:23 WIB
Industri Kulit - blogspot.com

INILAH.COM, Garut - Perizinan industri pengolahan/penyamakan kulit di Kabupaten Garut, termasuk kawasan Sukaregang serta lainnya, ditengarai sarat masalah.

Hal itu tak terlepas dari belum adanya rincian penjelasan wilayah dalam rencana tata ruang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 28 Tahun 2011.

Kondisi tersebut diduga kuat menjadi faktor pendorong menjamurnya industri penyamakan kulit yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) itu menjamur di luar kawasan industri kulit Sukaregang.

Keadaan seperti itu diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (BLH) Kabupaten Garut Mlenik Maumeriadi. Dia menyebutkan perincian mengenai kawasan mana saja yang dapat dijadikan sebagai daerah industri kulit dalam Perda Nomor 28 Tahun 2011, baru akan diketahui setelah peraturan tersebut dinyatakan selesai di 2013 mendatang.

"Selama Perda ini belum memiliki ketetapan yang jelas, seharusnya peraturan sebelumnya dijadikan dasar bagi sejumlah instansi terkait menerbitkan izin industri penyamakan kulit. Yaitu SK (Surat Keputusan) Bupati Garut No 536/Kep.370 pplh/2001," kata Mlenik didampingi Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indra Purnama, Minggu (21/10/2012).

Karenanya, Indra mengaku heran, kendati peraturan perizinan industri kulit belum jelas benar, sejumlah dinas dan instansi bertindak gegabah dalam mengeluarkan perizinan industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut. Tanpa mempertimbangkan SK Bupati Garut Nomor 536 tahun 2001.

Padahal, tutur Indra, dalam SK Bupati Garut Nomor 536/2001 itu ditetapkan secara jelas wilayah-wilayah yang dapat dijadikan kawasan industri penyamakan kulit. Beberapa wilayah Sukaregang yang menjadi lokasi industri penyamakan yakni Kelurahan Kota Kulon, Regol, Cimuncang (Kecamatan Garut Kota), dan Desa Suci (Kecamatan Karangpawitan).

Kenyataannya, industri penyamakan kulit tumbuh juga di luar kawasan tersebut, seperti di kawasan Tarogong Kaler, dan Tarogong Kidul. Indra khawatir kian menjamurnya industri penyamakan kulit di sejumlah wilayah tersebut akan memperburuk kondisi pencemaran di Kabupaten Garut.

Dia menyebutkan, berdasarkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), industri penyamakan kulit hanya dapat dilakukan di wilayah Sukaregang. Hal itu karena di sana sudah dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kendati diakui Indra, pengoperasian dan pemanfaatan IPAL di Sukaregang tersebut belum maksimal.

"Pada intinya, kami dari Lingkungan Hidup tidak pernah merekomendasikan wilayah di luar Sukaregang untuk dijadikan industri penyamakan kulit,” tandasnya.

Sekretaris DPD Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) Garut Jajang Hermawan meminta Pemkab Garut bersikap tegas terkait pengelolaan limbah dan penetapan batas wilayah industri penyamakan kulit.

Dia menilai belum tuntasnya persoalan pengelolaan limbah industri penyamakan kulit Sukaregang sejak puluhan tahun lalu itu akibat ketidaktegasan Pemkab Garut. Persoalan bertambah dengan kian menjamurnya industri serupa di luar kawasan Sukaregang.

“Masalah industri penyamakan kulit yang belum selesai dari dulu sampai sekarang adalah pengelolaan limbah. Apakah seluruh pengusaha dan perajin harus mengoperasikan IPAL atau bagaimana? Sebaiknya pemerintah segera turun tangan bila ingin serius dalam penanggulangan pencemaran lingkungan,” ucapnya.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
DPRD Baru Kawal Pemprov
SEBANYAK 100 anggota DPRD Jabar resmi dilantik. Ahmad Heryawan berharap, para wakil rakyat bisa bersanding membangun Jabar.
ASPIRASI + Indeks