Senin, 20 Oktober 2014 | 16:39 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Terapkan UU BPJS, Dinkes Kab Bandung Kewalahan

Oleh: Dani Rahmat Nugraha
Jabar - Minggu, 4 November 2012 | 17:07 WIB
Puskesmas - istimewa

INILAH.COM, Bandung - Menjelang pemberlakuan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berharap adanya backup dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan tenaga kesehatan di Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Ahmad Kustijadi memperkirakan, seiring dengan akan diberlakukannya UU BPJS, tingkat kunjungan dan pelayanan di Puskesmas akan mengalami peningkatan. Hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik itu dokter, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya.

“Untuk mencapai standar pelayanan dasar minimal, tentunya harus ada penambahan tenaga kesehatan yang ada, termasuk dokter spesialis. Namun yang menjadi kendala saat ini kami kesulitan untuk menambah tenaga, khususnya di Puskesmas karena tenaga disana itu PNS, sedangkan untuk penambahan PNS saat ini tidak mungkin dilakukan karena adanya moratorium dari Kemendagri,” kata Kadinkes Kab Bandung Ahmad Kustijadi kepada INILAH.COM, Minggu (4/11/2012).

Sehingga, untuk mencapai standar pelayanan minimal ini, pihaknya sangat berharap adanya bantuan atau backup dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jabar. Khususnya untuk penambahan tenaga kesehatan di semua Puskesmas.

“Beda dengan rumah sakit yang sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sangat memungkinkan menambah tenaga kerja, tanpa harus dari PNS. Semoga saja, Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat memberikan solusinya kepada kami,” tuturnya.

Selain masalah tenaga kerja, untuk mencapai standar pelayanan minimal, pihaknya memerlukan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Terlebih nanti pada saat diberlakukannya UU BPJS, dimana akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien.

“Sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan, paling tidak untuk mencapai standar pelayanan minimum,” ucapnya.

Terkait tenaga dokter spesialis di rumah sakit, Ahmad memperkirakan, memerlukan tambahan masing-masing spesialis antara 2-3 orang, untuk rumah sakit tipe C (Rumah Sakit Soreang, Cicalengka). dan antara 3-4 orang di rumah sakit tipe B (Rumah Sakit Majalaya).

“Itu baru perkiraan saya, soalnya kalau rumah sakit sudah BLUD, kewenangannya tidak secara langsung di bawah Dinkes. Tapi kemungkinannya seperti itu soal kebutuhan tenaga dokter spesialisnya,” tandasnya.[ang]

Berita Lainnya
1 Komentar
kurnadi ss @ Senin, 5 November 2012 | 04:46 WIB BUAT SAJA KERJA SAMA DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN STIKES.MANFAATKAN MAGANG PARA DOKTER MUDA DAN RESIDEN.JUGA TENAGA D3 KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN.BIAYA DARI BPJS KESEHATAN.ATAU LEPAS SAJA UPTD UNIT PELAYANAN KESEHATAN INDIVIDU DAN PERAWATAN DI PUSKESMAS MENJADI LANGSUNG DIBAWAH STUKTUR RSUD. DENGAN DEMIKIAN TANGGUNG JAWAB DAN SISTEM RUJUKANNYA DIBAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DIREKTUR RSUD. KEUNTUNGANNYA JUGA SISTEM REKRUITING DAN PROMOSI KE JENJANG LEBIH TINGGI LEBIH TERBUKA.
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Pesan Aher untuk Jokowi
Hari ini, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun punya harapan terhadap pemerintahan baru mendatang.
ASPIRASI + Indeks