Rabu, 30 Juli 2014 | 14:02 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Korupsi di Jabar Bukan Terjadi di Pemprov

Oleh: Deri FG
Jabar - Senin, 12 November 2012 | 09:59 WIB
ilustrasi

INILAH, Bandung - Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah memastikan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf lebih banyak menorehkan prestasi.

Sementara isu korupsi yang dihembuskan tidak beralasan karena tidak pernah terbukti.

"Pemprov Jabar justru dapat predikat laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kalau ada kasus-kasus korupsi di wilayah Jabar dalam arti di kabupaten kota atau instansi vertikal atau BUMN itu di luar wewenang gubernur dan wakil gubernur," kata Ruddy kepada wartawan di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (12/11/2012).

Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi oleh pasangan Hade, kata Ruddy, tidak hanya berhenti di situ. Pada 29 Maret 2012, Gubernur Ahmad Heryawan melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama Bupati/Wali Kota sebagai wujud komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pada 4-5 Oktober 2012 melakukan pencanangan Jawa Barat sebagai wilayah bebas korupsi.

"Jadi soal penelitian ICW yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi terkorup kelima dengan 14 kasus, jumlah tersebut disumbang justru oleh kabupaten kota. Dan kepala daerah yang harus bertanggung jawab telah diproses secara hukum tanpa dihalang-halangi oleh Pemprov Jawa Barat," tandasnya. [ito]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
MACET NAGREG MENGGILA
JALUR Nagreg mulai ramai. Pemudik bermotor mendominasi jalur. Kendaraan mengular hingga 30 Km mulai dari Ciamis hingga Nagreg.
KARIKATUR + Indeks