Selasa, 21 Oktober 2014 | 17:19 WIB

Buruh Harus Hidup Layak

Oleh:
Fokus inilah - Selasa, 13 November 2012 | 10:11 WIB
istimewa

ANGKA usulan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandung 2013, yang ditunggu-tunggu kaum buruh, ditetapkan sudah oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada. Rp1.538.103, itulah angka yang akhirnya keluar dan selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Jabar untuk ditetapkan.

Usulan ini lebih besar 5% dari perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Bandung sebesar Rp1.465.431 yang ditetapkan Dewan Pengupahan. UMK tahun depan pun lebih besar dibanding 2012 ini yang hanya Rp1.271.625 atau 100% dari KHL tahun lalu.

Ada yang puas, tapi tentu ada juga yang kecewa. Kalangan buruh yang sebelumnya menuntut UMK 2013 Rp1.967.629, sejauh ini mengaku cukup puas, apalagi jumlahnya mencapai 105% KHL. Kendati memang masih jauh dari kebutuhan riil buruh untuk bisa hidup layak.

Lalu bagaimana dengan pengusaha? Dua kutub ini memang selalu berseberangan. Para buruh selalu meminta upah tinggi. Sebaliknya, pengusaha menginginkan upah serendah-rendahnya untuk menekan ongkos produksi sehingga bisa meningkatkan pendapatan.

Tak sedikit, perusahaan yang mengklaim tak mampu membayar upah sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah, hingga mengajukan penangguhan. Bahkan tak jarang pula kasus perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ini berakhir di meja pengadilan.

Penetapan UMK ini memang sangat krusial. Maklum, jumlah buruh ini merupakan yang terbanyak dibanding kalangan pekerja lainnya. Di Jabar saja, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2011 lalu jumlah buruh mencapai 7 juta orang atau 40% dari angkatan kerja sebesar 19,3 juta orang.

Persoalan UMK ini selalu mengemuka setiap jelang pergantian tahun. Dimulai saat pengajuan KHL di tingkat Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten hingga pengesahan oleh Gubernur. Persoalannya, versi besaran KHL selalu berbeda-beda, baik dari pengusaha, pekerja, maupun Dewan Pengupahan.

Setelah itu persoalan lain menyongsong, yakni tidak selalu sesuainya besaran KHL dengan UMK yang ditetapkan. Di Jabar contohnya, untuk UMK 2012 ini hanya 50% yang sesuai KHL. Jika dirata-ratakan UMK ini hanya berada di kisaran 90% dari KHL yang ditetapkan.

Kini, usulan UMK Kota Bandung untuk tahun depan, sudah resmi ditetapkan Pemkot Bandung, dan tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur yang biasanya tidak akan jauh dari ajuan pemerintah kota/kabupaten.

Tentunya semua pihak selayaknya bisa menghormati keputusan tersebut. Kaum buruh bisa menerima dengan lapang dada, kendati nilainya masih jauh dari tuntutan awal. Soal cukup atau tidak, tentu bisa disikapi dengan bijak melalui perencanaan keuangan yang matang. Para pengusaha pun demikian, wajib mematuhi keputusan pemerintah ini. Jangan berdalih dengan mencari-cari alasan untuk memohon penangguhan. Karena dengan meningkatkan kesejahteraan buruh, produktivitas pun akan turut terdongkrak yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pengusaha. [ito]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Menanti Kabinet Jokowi
RESMI menjabat Presiden, Joko Widodo segera mengumumkan kabinetnya. Ada perubahan setelah dari PPATK dan KPK.
ASPIRASI + Indeks