Sabtu, 2 Agustus 2014 | 13:31 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Jabar Bakal Bentuk Badan Penyuluh Pertanian

Oleh: Dadi Haryadi
Jabar - Senin, 26 November 2012 | 14:42 WIB
Petani - inilah.com/Bambang Prasethyo

INILAH.COM, Bandung - Pemprov Jabar segera membentuk Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (BKPP) sebagai wadah para penyuluh pertanian.

Badan tersebut diperkirakan akan memudahkan kegiatan koordinasi para penyuluh sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian.

"Rencananya akan dibentuk Badan Penyuluh Pertanian di Jabar. Dan saat ini Raperda terkait pembentukan badan tersebut sedang dalam pembahasan," ujar Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Darmasyah pada sela-sela Paripurna Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 12 raperda di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/11/2012).

Dia menjelaskan rencana pembentukan BKPP di Jabar terbilang terlambat. Pasalnya, sebanyak 18 provinsi telah membentuk BKPP. Semua provinsi itu sudah mengatur pembentukan badan itu dalam bentuk perda. "Memang dari provinsi-provinsi lainnya, kita agak terlambat membentuk badan koordinasi penyuluh pertanian," katanya.

Dia mengemukakan selama ini para penyuluh di Jabar menginduk ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Namun, pengindukan tersebut dinilai kurang maksimal mengingat para penyuluh membutuhkan teknis penyuluhan.

"Pembentukan BKPP itu berfungsi sebagai induk para penyuluh pertanian yang selama ini masih menginduk ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan," bebernya.

Menurutnya, pembentukan BKPP itu juga akan memudahkan dewan dalam pengawasan pengucuran anggaran bagi para penyuluh pertanian. Terlebih, dana kucuran bagi penyuluh tersebut juga terbilang besar.

Hingga kini, kata Deden, nilai intesif bagi penyuluh di Jabar mencapai Rp500.000/bulan per penyuluh. Rencananya, nilai intesif tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp800.000/bulan per penyuluh pada 2013.

Tidak hanya itu, kata Deden, dana kegiatan penyuluh juga terbilang besar yang berasal dari Kementerian Pertanian, dinas pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, dana bagi kegiatan penyuluhan tersebut perlu dikelola oleh BKPP.

Pembentukan BKPP ini, lanjutnya, juga bermanfaat mengarahkan kerja penyuluh yang kini dinilai melenceng. Sebab, penyuluh malah berbisnis sebagai penjual urea dan obat-obatan pertanian dibandingkan melakukan penyuluhan kepada petani. "Saat ini jumlah penyuluh di Jabar sekitar 1.000 orang namun sebagaian besar masih Tenaga Harian Lepas (THL)," pungkasnya.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
MACET NAGREG MENGGILA
JALUR Nagreg mulai ramai. Pemudik bermotor mendominasi jalur. Kendaraan mengular hingga 30 Km mulai dari Ciamis hingga Nagreg.
KARIKATUR + Indeks