Jumat, 22 Agustus 2014 | 08:58 WIB
LINTAS JABAR

Diversifikasi Pangan di Cianjur Belum Optimal

Oleh: Benny Bastiandy
Pakuan - Kamis, 6 Desember 2012 | 18:55 WIB
istimewa

INILAH, Cianjur - Program diversifikasi pangan di Kabupaten Cianjur belum berjalan optimal meskipun dari sisi sumber daya alam (SDA) dinilai melimpah. Penyebabnya, pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan masih sangat minim, termasuk keberpihakan anggaran pelaksanaannya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah mengatakan program ketahanan pangan termasuk dalam prioritas pembangunan. Artinya, orientasi pembangunan ketahanan saat ini sudah harus bisa mandiri, tidak hanya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

"Namun pada kenyataannya, anggaran pelaksanaan program diversifikasi pangan masih cukup minim. Di 2015 nanti harus sudah bisa mandiri pangan, sehingga menjadi Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kota ketahanan pangan," kata Lepi usai menghadiri rapat koordinasi ketahanan pangan di Bale Prayoga Kompleks Pemkab Cianjur, Kamis (6/12/2012).

Lepi tidak mengetahui persis nilai anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur. Hanya saja dananya tidak dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja, namun juga ada bantuan dana alokasi khusus (DAK).

"Harus ada pembenahan, seperti subsistem distribusi dan lainnya. Kita di Dewan selalu mensupport anggaran yang diusulkan pihak eksekutif dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Selain dana dari APBD dan DAK, ada juga bantuan dana tugas pembantuan. Program ketahanan pangan tersebar di tiap satuan organisasi pemerintah daerah (SOPD)," terangnya.

Selain terbentur minimnya anggaran, menurut Lepi, program ketahanan pangan juga dihadapkan kendala partisipasi masyarakat. Artinya, budaya mengonsumsi nasi di Indonesia itu masih sangat tinggi. "Kalau tidak salah, konsumsi nasi masyarakat Indonesia mencapai 140 kilogram per tahun. Ini merupakan permasalahan yang menjadi kendala realisasi program diversifikasi pangan. Kita upayakan agar beras dan terigu harus diturunkan, dan dikembangkan umbi-umbian," sebutnya.

Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Yayu Farida Baliwati mengatakan ketersediaan pangan sebetulnya melimpah. Hanya saja belum bisa dioptimalkan lantaran minimnya pemahaman masyarakat. "Akses pangan di tingkat masyarakat itu masih perlu ditingkatkan, karena ketersediaan pangan itu sebetulnya melimpah," kata Yayu.

Yayu menilai program diversifikasi pangan masih belum satu gerakan. Artinya, pelaksanaan di lapangan masih dilakukan masing-masing. "Perlu ada koordinasi sinergis agar pelaksanaannya bisa maksimal," pungkasnya.[jul]

0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Polisi Kawal Gerbang Tol
HARI ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pilpres. Polisi memberlakukan status Siaga I. Mereka menjaga akses keluar Kota Bandung.
KARIKATUR + Indeks