Rabu, 24 September 2014 | 07:24 WIB

Pemenang Tender Subkontrakan Alkes RSUD Sukabumi

Oleh: Ahmad Sayuti AK
Hukum - Jumat, 14 Desember 2012 | 16:17 WIB
inilah.com/Budiyanto

INILAH, Bandung - Pemenang tender pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Samsudi Sukabumi rupanya memberikan subkontrak ke perusahaan lainnya. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukabumi senilai Rp759 Juta.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Jumat (14/12/2012) terungkap PT L-Med Mitra sebagai pemenang tender ternyata memberikan rekapan kebutuhan alkes yang tidak sesuai spesifikasi dan harganya jauh di bawah yang telah disetujui dalam tender.

Kasus dugaan korupsi di RSUD Sukabumi tersebut menyeret dua terdakwa, di antaranya pejabat pembuat komitmen Didi subandi dan Direktur PT L-Med Latief Chandra wasito.

Sidang yang dipimpin Ngurah Arthanaya tersebut menghadirkan tiga orang saksi yang merupakan rekanan dari PT L–Med, di antaranya Ahmad Sahid dari PT Prima, Tita Direktur PT Tesena serta ketua Tim pemeriksa dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Di persidangan Ahmad Sahid menyebutkan, pada saat itu pihaknya hanya diminta oleh Didi untuk memenuhi beberapa peralatan dengan spek yang telah ditentukan. "Kami diminta untuk masok barang sesuai spek yang diberikan PT L–Med," bebernya.

Ngurah pun bertanya kepada saksi perihal spek cold box yang dipesan itu ukurannya 22 liter, tetapi yang dikirim malah 10 liter. Ahmad pun menjelaskan saat itu pihaknya hanya memenuhi permintaan sesuai dengan pesanan dari PT L-Med, dan dirinya tidak mengetahui kalau yang ditenderkan itu 22 liter.

Hal senada juga diungkapkan Tita Direktur pT Tessena. Menurutnya, barang-barang yang dipesan L-Med sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Begitu juga dengan masalah diskon, semuanya sesuai dengan sistem dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan. "Semua yang diminta sesuai pesanan. Kami murni berbisnis dan tidak ada kongkalikong apa pun (dengan RSUD)," ujar Tita.

Sementara itu, Ketua Tim Audit BPKP pada kasus itu, Bambang mengungkapkan setelah diberikan data dari kejaksaan kemudian diaudit ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan. Ada 6 item yang tidak sesuai spek. Harusnya panitia tidak meloloskan karena sudah tidak sesuai spek. "Kami diminta dari kejaksaan yang kemudian diaudit dan melihat langsung ke rumah sakit untuk meyakinkan berbedanya spek barang. Ternyata ada selisih hingga Rp700 juta-an," ungkapnya.

Salah seorang terdakwa, Latief pun mengakui bahwa dalam proyeknya itu ada beberapa barang yang berbeda speknya, namun tidak semuanya. "Hanya beberapa saja pak Hakim yang berbeda speknya," paparnya.

Kasus ini bermula saat RSUD Sukabumi mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) program pengadaan alat kesehatan pada 2010. Program itu mencakup peningkatan dan sarana rumah sakit untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit.

Terdakwa Didi berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Jumlah anggaran sekitar Rp4,4 miliar. Terdakwa membuat rencana pengadaan dan melakukan evaluasi teknis. Setelah menggelar lelang, PT L-Med Mitra Persada ditunjuk sebagai pemenangnya. Perusahaan tersebut diketahui tidak memenuhi persyaratan secara teknis, namun penawarannya merupakan yang terendah.

Akan tetapi setelah dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, didapati selisih anggaran. Ada perbedaan antara dokumen pemilihan dengan penawaran. Berdasarkan penghitungan audit BPKP telah merugikan negara Rp759 juta.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Jabar Genjot Lima Pajak
PEMPROV Jabar menggenjot lima pungutan pajak. Tujuannya, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
ASPIRASI + Indeks