Kamis, 30 Oktober 2014 | 21:25 WIB
PENDIDIKAN

Wacana Penghapusan Mulok di Kurikulum 2013, Disoal

Oleh: Evi Damayanti
Umum - Kamis, 20 Desember 2012 | 21:35 WIB
ilustrasi

INILAH, Bandung - Wacana terkait penghapusan muatan lokal (mulok) pada perubahan kurikulum 2013 mendatang, sangat disayangkan berbagai pihak pendidikan. Jika wacana tersebut benar terjadi, salah satu mata pelajaran yakni Bahasa Sunda dipastikan tidak akan ada.

"Kami sangat prihatin, dengan wacana hilangnya bahasa Sunda pada kurikulum baru nanati. Namun, di satu pihak, bahasa Sunda pun sudah terbaikan. Buktinya jarang kita temui guru lulusan bahasa Sunda," jelas Ketua PGRI Provinsi Jabar, Edy Permadi usai acara resepsi Hari Guru dan HUT PGRI ke-67 Tingkat Provinsi Jabar, di Sabuga, Kamis (20/12/2012).

Edy pun menyarankan agar pelajaran bahasa Sunda tetap ada. Untuk itu, konsidi ini harus secepatnya dibicarakan diantara semua pihak seperti UPI, Unpas atau LPT lainnya.

"Sebenarnya dengan pengurangan mata pelajaran, kesempatan mulok harus lebih banyak. Bisa dijadikan ekskul namun bersertifikat, beri reward sendiri untuk mereka yang bertalenta dalam mengembangkan dan melestarikan budaya dan bahasa sunda," tambahnya.

Ditempat terpisah, Ketua Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi pun menyayangkan terkait wacana penghapusan mulok dio kurikulum baru. Pasalnya, bahasa Sunda merupakan jati diri warga Jabar. Dan jika tidak ada maka semakin lama generasi penerus di Jabar semakin lupa akan jati dirinya.

"Sebenarnya muatan lokal itu berpengaruh pada pranata keluarga dan masyarakat juga pendidikan. Kalau mulok hilang sangat disesalkan, karena etika akan hilang apalagi identitas diri. Makanya di kurikulum harus tetap ada, mulok itu bukan hanya bahasa tapi budaya dan media juga," tegas Didi.

Universitas Pasundan sendiri kata Didi, telah bekerja sama dengan Pemkot Bandung, terlebih telah terbitnya perda aksara sastra dan bahasa Sunda. Dalam hal itu, paguyuban Pasundan sudah melatih para Camat, Luruh dan Kepsek, untuk diterapkan dikesehariannya atau minimal di hari Rabu sehingga tujuan adanya perda bisa tercapai.

"Perda ini merupakan keberpihakan dan kepedulian Pemkot Bandung melestarikan aksara, sastra dan bahasa Sunda. Diteruskan melalui 'pemaksaan' dengan diselenggaraakan pelatihan oleh paguyuban pasundan selama 3 bulan," paparnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
DPR Kian Memprihatinkan
RICUH pemilihan pimpinan komisi DPR berbuntut. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan DPR tandingan.
ASPIRASI + Indeks