Jumat, 22 Agustus 2014 | 03:01 WIB
PENDIDIKAN

Sertifikasi Belum Dongkrak Kualitas Kinerja Guru

Oleh: Ageng Rustandi
Perguruan tinggi - Kamis, 20 Desember 2012 | 23:20 WIB
ilustrasi

INILAH, Bandung - Sertifikasi guru yang dilakukan sejak tahun 2005, dinilai belum mampu mendongkrak kualitas kinerja guru dan pembelajaran dalam kelas. Padahal, sejak tahun 2005, sekitar satu juta guru telah disertifikasi.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo Kartadinata menuturkan, sertifikasi guru akan diikuti dengan pemberian tunjangan profesi yang jumlahnya sama dengan gaji pokok. Namun peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa belum tercapai. Tunjangan profesi pun diharapkan mendorong guru meningkatkan kualifikasi akademik serta mampu menarik minat lulusan terbaik sekolah menengah untuk memasuki perguruan tinggi kependidikan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia menunjukkan, proses sertifikasi belum menghasilkan perbaikan pengetahuan guru tentang materi pelajaran, mensertifikasi dan menaikkan pendapatan guru tidak memperbaiki cara mereka mengajar, kemudian sertifikasi guru berdampak signifikan bagi peningkatan pendapatan guru dan menurunkan jumlah mereka yang memiliki pekerjaan sampingan dan masalah keuangan.

"Penelitian itu dilakukan terhadap 240 sekolah dasar dan 120 sekolah menengah pertama di 22 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mengambil sampel guru kelas untuk sekolah dasar dan guru Matematika, Fisika, Biologi, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di sekolah menengah pertama. Dengan kenaikan pendapatan guru bersertifikat, rata-rata dari US$250 menjadi US$500 per bulan, kebanyakan guru gagal menterjemahkan motivasi menjadi kinerja yang lebih baik apabila kompetensi dasar mereka rendah," ujar Sunaryo saat memberikan sambutan pada Wisuda UPI Gelombang III di Gymnasium UPI, Jalan Setiabudi Kota Bandung, Kamis (20/12/2012).

Sedangkan terkait daya tarik profesi guru bagi siswa-siswi sekolah menengah akibat perbaikan pendapatan guru, tidak serta merta meningkatkan kualitas pembelajaran apabila sistem seleksi masuk pendidikan guru tidak ditingkatkan dan pertumbuhan perguruan tinggi kependidikan tidak dikendalikan. Banyak perguruan tinggi kependidikan yang tidak terkontrol kualitasnya. Jumlah lulusan calon guru melebihi kebutuhan. Akibatnya pasokan calon guru melimpah dengan kualitas rendah.

Dengan kualitas guru di tanah air saat ini, UPI sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan kerap menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu, lanjut Sunaryo, dalam menyiapkan guru dan tenaga kependidikan, pihaknya ingin menegaskan tiga hal. Kesatu, pembangunan mutu guru harus menjadi jantung perbaikan kualitas sistem pendidikan nasional, karena mutu sistem pendidikan tidak dapat lebih tinggi dari mutu para gurunya.

Kedua, perlu melakukan pengetatan di dalam seleksi mahasiswa perguruan tinggi keguruan dan pengendalian jumlah perguruan tinggi keguruan untuk mengendalikan pasokan calon guru yang melimpah dengan kualitas rendah. Kedua kebijakan ini harus diambil secara simultan untuk memastikan bahwa calon mahasiswa perguruan tinggi keguruan adalah lulusan terbaik di kelasnya, yang apabila telah dipersiapkan dengan baik akan direkrut sebagai guru di seluruh wilayah Indonesia.

"Ketiga, memperkuat komitmen mutu para pimpinan dan seluruh dosen lembaga pendidikan tenaga kependidikan karena apa yang ditampilkan dosen di dalam kelas akan ditiru mahasiswanya ketika kelak mereka menjadi guru. Ini berarti seluruh dosen LPTK bukan hanya harus menguasi content dan keilmuan mata kuliah yang diajarkannya, tetapi juga memahiri metodologi dan delivery system-nya," pungkasnya.[ang]

0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Polisi Kawal Gerbang Tol
HARI ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pilpres. Polisi memberlakukan status Siaga I. Mereka menjaga akses keluar Kota Bandung.
KARIKATUR + Indeks