Selasa, 21 Oktober 2014 | 10:42 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pemprov Jabar Berkomitmen Lestarikan Bahasa Sunda

Oleh: Dadi Haryadi
Jabar - Selasa, 1 Januari 2013 | 22:40 WIB

INILAH, Bandung - Pemerintah provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pelestarian bahasa Sunda karena perannya sebagai bahasa ibu. Penegasan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan budayawan Sunda yang khawatir bahasa Sunda akan dihapus akibat penghapusan muatan lokal dalam kurikulum 2013.

"Sudah menjadi komitmen kita, bahasa sunda tetap harus diajarkan," ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kepada wartawan, Selasa (1/1/2012).

Dia menjelaskan, pengajaran bahasa sunda kepada para siswa merupakan salah satu upaya pelestarian bahasa sunda. Cara itu dinilai penting mengingat karakter bahasa yang bisa punah jika tidak diajarkan kepada generasi muda. Lebih lanjut dia menuturkan, bahasa sunda sebagai bahasa ibu adalah jati diri masyarakat Jabar. Terlebih, dunia pun mewajibkan negara untuk melestarikan bahasa ibu.

"Dunia pun mengakuinya melalui peringatan hari internasional bahasa ibu," katanya.

Melihat kondisi itu, pihaknya akan berupaya memenuhi harapan budayawan sunda untuk meneliti kurikulum 2013. Jika terdapat pengurangan porsi pelajaran bahasa sunda, Pemprov Jabar akan mengirim kritisi terkait perbaikan kurikulum baru tersebut.

Pihaknya juga berencana menerapkan hari penggunaan bahasa sunda di lingkungan Pemprov Jabar. Nantinya, para PNS akan diwajibkan menggunakan bahasa sunda pada hari tertentu.

"Malah kalau dinilai kurang porsinya maka kita tambah saja kalau perlu kita terbitkan kebijakan untuk mendukung pelestarian bahasa sunda," ucapnya.

Sebelumnya, ratusan budayawan Sunda yang tergabung dalam Re-Publik Saptuan, beserta sejumlah guru, organisasi dan dan mahasiswa bahasa Sunda melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (31/12/2012).

Mereka memprotes kurikulum 2013 yang tengah diujipublikan. Sebab dalam kurikulum 2013 tersebut kemendiknas akan menghapuskan muatan lokal. Ini artinya sama dengan menghapus pelajaran bahasa Sunda.

Mereka juga menilai dengan dihapuskannya muatan lokal memberi peluang bahkan membunuh bahasa daerah, sehingga kelak akan menghilangkan mata pelajaran muatan lokal, khususnya Bahasa Sunda. Oleh sebab itu mereka mengeluarkan 4 petisi.

Pertama, masyarakat Sunda menolak rancangan kurikulum 2013 yang tidak memasukkan pelajaran bahasa daerah. Kedua, bahasa daerah harus menjadi mata pelajaran dalam kurikulum di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sedrajat.

Ketiga, Pemerintah harus konsistem dalam menyusun kurikulum pendidikan berdasarkan UU 1945 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Keempat Gubernur Jabar harus mengeluarkan SK agar pelajaran bahasa daerah tetap menjadi muatan lokal di setiap tingkatan sekolah.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Menanti Kabinet Jokowi
RESMI menjabat Presiden, Joko Widodo segera mengumumkan kabinetnya. Ada perubahan setelah dari PPATK dan KPK.
ASPIRASI + Indeks