Minggu, 27 Juli 2014 | 02:14 WIB
LINTAS JABAR

Pemkab Purwakarta Didesak Ubah Perda Pendidikan

Oleh: Asep Mulyana
Pantura - Jumat, 11 Januari 2013 | 16:57 WIB
Pemkab Purwakarta - istimewa

INILAH, Purwakarta - Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Purwakarta yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Tolak Liberalisasi Pendidikan (Jampe) melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (11/1).

Mereka mendesak agar pemerintah daerah mendukung pembubaran RSBI dan SBI sebagai bentuk penyesuaian atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, meminta agar pemkab segera melakukan perubahan Perda No 2/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Pantauan INILAH, desakan terhadap pemerintah oleh komponen masyarakat dan mahasiswa itu disampaikan melalui aksi damai di Bunderan BTN, Jalan Sudirman. Dalam aksi itu, para aktivis pun membakar keranda mayat sebagai simbol matinya RSBI dan SBI yang dirasakannya selama ini sebagai bentuk liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Para aktivis ini sengaja menggelar aksi, lantaran hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda adanya respons serius dari pemerintah setempat untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Keinginan mereka adalah pemkab membuat langkah awal dengan mengubah Perda No 2/2007 sebagai payung hukum beroperasinya sekolah berlabel RSBI dan SBI.

Koordinator aksi, Hikmat Ibnu Aril menyatakan komponen aksi yang tergabung dalam organisasinya ini sudah sepakat bahwa putusan MK tentang pembubaran RSBI dan SBI harus didukung penuh. Selain itu, dalam aksinya pun mereka mendesak agar pendidikan gratis segera direalisasikan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Kita ketahui bahwa RSBI dan SBI sudah menciptakan jurang yang cukup lebar bagi orang miskin. Memang, dalam kebijakannya diarahkan terjadinya subsidi silang. Namun faktanya mana. Justru hal itu banyak tidak terjadi. Sehingga orang miskin tertutup untuk bisa bersekolah di RSBI dan SBI,” cetus Aril.

Di saat para aktivis ini sedang melakukan orasi, salah seorang Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini melintasi demonstran, lalu turun dari mobilnya. Dia pun langsung ikut berorasi sebagai bentuk apresiasi terhadap aksi para aktivis ini.

“Saya berjanji untuk mendorong Komisi IV agar mengawali untuk mengubah Perda No 2/2007 sebagai bentuk penyesuaian atas keputusan MK,” kata Neng.

Dia pun menambahkan, pihkanya juga berharap RSBI atau SBI tidak ganti baju, yakni dengan membuat system serupa dengan baju berbeda. Menurut Neng, adanya RSBI atau SBI sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Karena, secara tidak langsung anak bangsa dianggap tidak bisa bersaing di kancah internasional.[jul]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
MACET NAGREG MENGGILA
JALUR Nagreg mulai ramai. Pemudik bermotor mendominasi jalur. Kendaraan mengular hingga 30 Km mulai dari Ciamis hingga Nagreg.
KARIKATUR + Indeks