Jumat, 19 Desember 2014 | 10:53 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Program Pengembangan Desa Harus Fokus dan Terarah

Oleh: Dadi Haryadi
Jabar - Jumat, 15 Maret 2013 | 19:55 WIB
istimewa

INILAH, Bandung - Program pemprov Jabar yang memusatkan perekonomian di pedesaan mendapat sambutan positif dari kalangan pemimpin desa. Namun, program itu diminta lebih fokus dalam pelaksanaannya agar berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Program pembangunan dan pemberdayaan desa harus lebih fokus dan terarah," ujar Ketua Asosiasi Pemimpin Desa Seluruh Indonesia (APDSI) Jabar, Ipin Aripin saat dihubungi wartawan melalui telephone, Jumat (15/3/2013).

Sebelum menggulirkan program pemberdayaan desa, katanya, pemprov sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dulu terhadap kinerja program-program sebelumnya. Hasil evaluasi akan terasa 'jujur' jika dilakukan tim khusus.

"Evaluasi akan membuat perencanaan program semakin matang sehingga persentase tingkat keberhasilan akan semakin tinggi," katanya.

Selain itu, Ipin mengusulkan Pemprov memberikan pendampingan kepada perangkat desa usai mengucurkan dana bantuan pemberdayaa desa. Pendampingan dinilai perlu mengingat keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan.

Tim khusus dan pendampingan itu, bisa berbentuk lembaga pemantau yang independen. Lembaga itu pun bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa.

"Lembaga pemantau itu sangat perlu karena program seperti ini rawan penyelewengan. Lembaga ini akan mengawasi aliran dana dan pelaksanaan program supaya lebih tepat sasaran," jelasnya.

Tenaga kerja lembaga pemantau, lanjutnya, bisa berasal dari sarjana yang berada di pedesaan dari berbagai disiplin ilmu. Cara itu juga akan merangsang peningkatan kualitas SDM pedesaan.

Ipin juga berharap pemprov melakukan klasifikasi bagi desa-desa di Jabar seperti desa pertanian, desa jasa, atau desa nelayan. Klasifikasi itu penting dilakukan karena potensi masing-masing desa sangatlah berbeda.

Demi mengoptimalkan program pemprov, dia mendambakan adanya lembaga keuangan mikro yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Sumber dana lembaga keuangan bisa berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, atau APBD Kota Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya menganjurkan agar program berjalan bertahap dan tidak terburu-buru. Sebaiknya, pemprov merealisasikan program tersebut 30% di setiap kabupaten setiap tahunnya yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Prioritaskan pelaksanaan program terhadap desa tertinggal yang umumnya berada di wilayah Jabar Selatan," pungkasnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
PUTING BELIUNG KEPUNG BANDUNG
PUTING beliung menerjang kawasan Bandung Timur. Puluhan rumah rusak, jalanan macet. Seorang nenek, tewas tertimpa bangunan.
ASPIRASI + Indeks