Kamis, 30 Oktober 2014 | 22:54 WIB
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Berubah Status, PNS Cemaskan RUU ASN

Oleh: Dadi Haryadi
Jabar - Rabu, 27 Maret 2013 | 20:20 WIB
inilah.com/Budiyanto

INILAH, Bandung - Kalangan Pegawai Negeri Sipili (PNS) mencemaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih digodok pemerintah. Peraturan yang akan merubah status PNS menjadi ANS itu akan mengharuskan para abdi negara untuk memiliki kompetensi.

Plt Sekretaris Daerah Jawa Barat, Perry Soeparman mengatakan, RUU ASN dalam proses pematangan dan akan segera diberlakukan. Kondisi itu sempat dikhawatirkan kalangan PNS karena status PNS dan ASN sangat berbeda.

"Yang dikhawatirkan itu karena jabatan bukan lagi ditentukan kepala daerah tapi akan ditentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ujar Perry usai Rakor Sekda se-Jabar di ruang Sanggabuana Gedung Sate, Rabu (27/3/2013).

Dia menjelaskan, dalam PNS hanya dikenal dua jabatan yakni struktural dan fungsional sesuai UU 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jabatan tersebut ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sedangkan di ASN, katanya, dikenal tiga jabatan yakni administrasi, fungsional, dan eksekutif senior yang seluruhnya akan ditentukan KASN. Komisi itu terdiri dari lima unsur yakni perwakilan dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kepegawaian, dan perwakilan dari daerah masing-masing.

"Penentuan ini mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang tinggi-tinggi seperti eselon 1, 2, sampai deputi, sekjen," jelasnya.

Menurut Perry, penentuan jabatan khususnya pada jenjang eksekutif senior oleh KASN terbilang riskan karena unsur yang berada di komisi tersebut dinilai kurang paham dengan kebutuhan daerah.

"Kualitas orang yang masuk sebagai anggota KASN dipertanyakan," katanya.

RUU ASN, katanya, sempat terhambat di Kementrian Dalam Negeri karena sejumlah wewenang bakal diambil alih. Namun, aturan baru itu dipastikan bakal segera begulir karena keinginan dan desakan DPR RI.

Meski begitu, Perry mendukung aturan baru itu demi upaya peningkatan kompetensi PNS yang saat ini masih dinilai rendah. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi pernah menyebutkan dari total PNS di Indonesia yang mencapai 4,7 jutaan hanya 10% yang memiliki kompetensi. Khusus di Jabar, jumlah abdi negaranya sekitar 320 ribuan.

Pihaknya mengusulkan pembinaan para abdi negara masih berada di Kemendagri. Selain itu, penentuan jabatan juga harus disesuaikan dengan tingkat penjenjangan.

"Kepala daerah harus punya kewenangan karena sebagai 'user', merekalah yang paling mengetahui yang dibutuhkan," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Ilmu Pemerintahan dari IPDN, Sadu Wasitiono menyatakan, RUU ASN akan bernilai positif untuk membuat aparatur negara menjadi lebih profesional. Aturan baru itu membuat PNS keluar dari zona nyaman ke zona kompetisi karena jabatan ASN bisa diisi dari PNS maupun luar PNS.

Sistem ini, lanjutnya, dinilai mampu mencegah aksi KKN dalam sistem rekrutmen abdi negara. Karena itu, pemerintah perlu mengawasi pembentukan KASN agar bersifat independent.

"Yang perlu diperlu dihindari adalah kekurangan SDM di suatu daerah karena pegawainya memilih pindah dan bekerja ke daerah yang lebih makmur," pungkasnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
DPR Kian Memprihatinkan
RICUH pemilihan pimpinan komisi DPR berbuntut. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan DPR tandingan.
ASPIRASI + Indeks