Selasa, 29 Juli 2014 | 01:26 WIB
LINTAS JABAR

Kades di Karawang Tagih Pencairan Bantuan Desa

Oleh: Dadi Haryadi
Pantura - Senin, 8 April 2013 | 19:05 WIB
istimewa

INILAH, Bandung - Sejumlah kepada desa di Kabupaten Karawang meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pencairan dana bantuan infrstrutur senilai Rp100 juta/desa. Hal itu dinilai penting mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

"Kita ingin dipercepat karena janjinya dulu paling lambat Februari," ujar Ketua APDESI Kab Karawang, Asep Komara kepada wartawan pada sela-sela audiensi dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Senin (8/4/2013).

Dia menjelaskan, dari total 297 desa di Karawang, sebanyak 263 desa telah mengajukan permohonan dana bantuan infrastruktur. Namun, hingga kini baru 5 desa yang telah mendapatkan kucuran dana bantuan.

Lebih lanjut dia menuturkan, sebanyak 199 berkas permohonan desa telah dikembalikan ke pemerintah desa untuk diperbaiki. Tetapi, sejak seminggu yang lalu permohonan yang telah direvisi itu diajukan ke Pemprov dan belum ada jawaban.

Melihat kondisi itu, pihaknya mempertanyakan alasan keterlambatan pencairan dana bantuan desa tersebut. Padahal, dana bantuan sempat dijanjikan bisa cair paling Februari tahun ini.

"Kami paham, keterlambatan itu merupakan imbas dari Pilgub namun kami sudah didesak warga supaya dana bisa segera cair," terangnya

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi, Sri Mulyono menyatakan, dari total 5.316 desa di Jabar, sebanyak 3.800 desa telah mengajukan permohonan bantuan infrastruktur desa senilai Rp100 juta/desa. Namun, hingga kini hanya 1.800 desa yang telah mendapat kucuran dana bantuan sedangkan sisanya tertunda karena belum bisa memenuhi persyaratan yang diminta.

"Pengajuan permohonan yang syaratnya masih kekurangan dikembalikan lagi ke desa," kata Sri.

Menurutnya, jumlah desa yang bisa mencarikan bantuan tersebut terbilang kecil. Hal itu disebabkan sosialisasi persyaratan pengajuan bantuan infrastruktur desa yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPPD) dinilai tidak detail. Karena itu, pihaknya berharap BPPD lebih giat memberikan penjelasan kepada pemerintah desa.

"Kami juga cape kalau setiap saat harus menjelaskan kepada pemerintah desa terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi," ucapnya.

Dia menjelaskan, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi. Yakni Surat pengajuan permohonan pencairan dana bantuan desa, proposal kegiatan yang akan dilakukan terhadap dana bantuan tersebut, cap serta tandatangan kepala desa, dan foto copy nomor rekening atas nama pemerintah desa. Akan tetapi, desa kerap salah memenuhi syarat-syarat tersebut.

"Bermacam-macam kesalahan syarat yang dilakukan meski hal-hal sederhana, misalnya rekening yang dilampirkan atas nama pribadi padahal seharusnya atas nama pemerintah desa," jelasnya.

Selain itu, dana bantuan pun hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperi perbaikan/pembangunan jalan, gorong-gorong atau gedung pemerintah. Usai digunakan, desa juga harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

"Kami juga mengimbau kepada pemerintah desa agar berhati-hati dalam penggunaan dana bantuan ini supaya tidak bermasalah di kemudian hari," pungkasnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
MACET NAGREG MENGGILA
JALUR Nagreg mulai ramai. Pemudik bermotor mendominasi jalur. Kendaraan mengular hingga 30 Km mulai dari Ciamis hingga Nagreg.
KARIKATUR + Indeks