Senin, 20 Oktober 2014 | 11:22 WIB

Insiden Ahmadiyah Tasik, Jaminan Pemerintah Lemah

Oleh: Ahmad Sayuti AK
Kriminalitas - Senin, 6 Mei 2013 | 19:03 WIB
inilah.com/Benny Bastiandy

INILAH, Bandung - Insiden penyerangan terhadap Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (5/5/2013), mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat. LBH Bandung pun menuding Pemprov Jabar lemah dalam melindungi dan menjamin keselamatan kelompok minoritas.

Ketua LBH Bandung, Arif Yogiawan mengatakan, sering terjadinya aksi kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas menandakan lemahnya pengawasan dan jaminan keselamatan yang diberikan pemerintah.

"Buktinya kekerasan-kekerasan berbasis keyakinan yang terjadi di Jabar, selalu lepas dari pantauan aparat penegak hukum," kata Arif di Kantor LBH Bandung, Jalan Ir H Djuanda (Dago), Senin (6/5/2013).

Arip menjelaskan, yang semakin miris, aksi di Tasikmalaya, berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, sudah terdeteksi. Bahkan menurut Jamaah Ahmadiyah, Polsek Salawu sudah memberitahukan bakal adanya pergerakan.

"Awalnya pasukan sudah disiagakan dari pagi. Tapi Sabtu sore, pasukan dalmas ditarik. Padahal polisi sudah tahu jika Jamaah Ahmadiyah akan melakukan kegiatan pengajian atau majelis taklim sampai Minggu siang. Akibatnya, terjadilah penyerangan itu," ujarnya.

Peristiwa itu menunjukkan polisi kurang maksimal menjamin keamanan warga saat berkegiatan di kawasannya sendiri. Padahal polisi yang memberitahu agar hati-hati dan waspada. Artinya, polisi sudah tahu tapi malah membiarkan.

Arif menuntut Kapolri agar melakukan evaluasi internal di tubuh kepolisian serta mengusut tuntas kasus tersebut. Dia juga meminta Pemprov Jabar bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memberi jaminan dan perlindungan kepada kelompok minoritas.

Sementara itu, beberapa elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Wanasigra dan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), Aliansi Kerukunan Umat Beragama (Akur), Lingkar Studi Pancasila, dan Institut Perempuan, mengecam aksi yang dilakukan pelaku penyerangan.

"Ini sudah berulang-ulang. Apapun alasannya, kami tak bisa terima. Penyerangan itu kriminal dan tindakan brutal. Kami mengutuk keras tindakan itu. Kok alasan agama malah merusak tempat inadah," jelas Ketua Akur, Asep Hadian Permana.

Asep menuding aparat kepolisian kurang sigap mengantisipasi serangan tersebut. Semestinya gerak gerik penyerang berjumlah banyak atau berkelompok bisa terdeteksi dan dicegah. Forum Solidaritas Ahmadiyah meminta kepada pemerintah konsisten menjalankan amanat konstitusi yang diatur UUD 1945.

Hasil pertemuan Forum Solidaritas Ahmadiyah menelurkan tiga poin pernyataan sikap berupa tuntutan kepada pihak berwenang. Pertama, menuntut Kapolri mengevaluasi internal di tubuh kepolisian dan mengusut tuntas pelaku intoleransi di Wanasigra dan Singaparna Tasikmalaya. Kedua, Pemprov Jabar memberikan perlindungan serta pemulihan kepada Jemaah Ahmadiyah terutama perempuan dan anak. Ketiga, Polda Jabar memberikan jaminan perlindungan kepada Ahmadiyah di Tasikmalaya.

Peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah terjadi pada Minggu (5/5/2013) dini hari di Kampung Sindang Desa Cipakat Kec Singaparna dan Kampung Wanisagara Desa Tejowaringin Kec Salawu Kab Tasikmalaya. Massa yang berjumlah sekitar 150 orang menyerang dan merusak 3 mobil, 1 motor, 29 rumah, Madrasah Diniyah Imamudin, SDN I Tenjowaringin, Masjid Baitussubhan dan Musholla Nurul Khilafat.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Pesan Aher untuk Jokowi
Hari ini, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun punya harapan terhadap pemerintahan baru mendatang.
ASPIRASI + Indeks