Sabtu, 25 Oktober 2014 | 12:32 WIB
LINTAS JABAR

Pembahasan Kabupaten Garsel Kembali Menggeliat

Oleh: Zainulmukhtar
Priangan - Kamis, 9 Mei 2013 | 11:35 WIB
inilah.com/Zainulmukhtar

INILAH.COM, Garut - Sempat terkatung-katung dengan adanya moratorium dari pemerintah pusat serta kekisruhan politik di Kabupaten Garut, pembentukan Kabupaten Garut Selatan mulai menggeliat kembali.

Pembentukan Kabupaten Garut Selatan kini bergantung kepada seberapa besar dorongan DPRD dan pemerintah daerah dengan DPR RI untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Langkah terobosan menggunakan jalur inisiatif DPR RI untuk percepatan pembentukan Garut Selatan pun siap dilancarkan.

"Saat ini posisinya sudah di depan mata. Dengan catatan, perlu adanya penambahan persyaratan administrasi. Kalau sudah dilengkapi, pemerintah daerah dan presidium harus terus menjali komunikasi dengan DPR RI agar prosesnya lebih cepat," kata Anggota Komisi I DPR RI, Yahya Sacawiria, saat Dengar Pendapat dengan Presidum Garut Selatan dan sejumlah anggota DPRD Garut di gedung DPRD Garut, Rabu (8/5) sore.

Persyaratan tambahan administrasi itu seperti pelampiran status kepemilikan tanah dan perkantoran ibu kota, cakupan wilayah secara rinci dengan menyebutkan jumlah kecamatan, desa, luas, dan batas wilayah. Juga, jumlah nominal bantuan dana per tahun, dan jangka waktu pemberian hibah.

Yahya sendiri menyatakan siap menggalang dukungan dari para anggota dewan di DPRD Jawa Barat dan menjembatani komunikasi dengan para anggota DPR RI, khususnya berasal dari Daerah Pemilihan 11 Jawa Barat untuk percepatan pembentukan Kabupaten Garut Selatan.

Disinggung ambisi Presidium Garut Selatan menargetkan pembentukan Kabupaten Garut selatan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, Yahya menegaskan hal itu bisa saja terjadi. Asalkan semua persoalan administrasi diselesaikan secepatnya, serta ditunjang langkah terobosan dari dewan dan pemerintah daerah setempat.

"Kalau di sini masih kotak katik, ya bagaimana. Tapi nanti bisa saja masuk di Prolegnas 2013. Prolegnas itu kan ada revisi juga," ujarnya.

Yahya berharap dibentuknya DOB Kabupaten Garut Selatan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Garut, khususnya di wilayah Garut selatan yang selama ini banyak tertinggal.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yogi Yudha Wibawa menambahkan, fraksi PDIP dan semua fraksi di DPRD Garut menyetujui dan siap mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Garut Selatan tersebut.

"Dulu memang sempat terkendala moratorium, tapi itu tak ada masalah lagi karena jalur ditempuh sekarang melalui inisiatif DPR. Sekarang, tinggal dari sini harus lebih intens mendorongnya ke pusat. Jadi tahu, kekurangannya apa," tutur Yogi.

Penasehat Presidium Garut Selatan, Suryaman Anang Suatma menyebutkan, detail pendalaman persyaratan administrasi untuk pembentukan DOB Garut Selatan dibutuhkan sebagai kehati-hatian untuk menghindari munculnya masalah maupun konflik di kemudian hari.

"Kalau merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 78/2007 (tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah), Garut Selatan ini sudah tidak ada masalah. Hanya mungkin karena ada beberapa DOB gagal, DPR RI meminta untuk pembentukan DOB itu harus lebih teliti dan rinci persyaratan administrasinya," kata Suryaman.

Persyaratan administrasi yang harus jelas tersebut, lanjutnya, antara lain nilai hibah ke kabupaten baru, hibah di masa transisi, dan tapal batas wilayah sesuai titik koordinat. Juga aset bergerak maupun tidak bergerak, meliputi perkantoran, kendaraan, kepegawaian, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), dan tata kelola pemerintahan.

Mantan anggota DPRD Garut periode 2004-2009 itu menyebutkan, selain pendalaman syarat administrasi, pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan juga mengalami keterlambatan karena terjadinya kekisruhan politik di Kabupaten Garut yang berlarut-larut. Antara lain krisis lengsernya Bupati Garut Agus Supriadi pada 2007, disusul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut pada 2008, bersambung dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2009.

"Kemarin lagi kencang-kencang pembahasan, dihadapkan pada masalah politik Bupati Aceng Fikri. Hampir 31 bulan 14 hari sejak berkas Garut Selatan diserahkan ke DPR. Mungkin kurang simpati, atau kurang dukungan politik. Jadinya terlambat. Padahal kalau tak terlambat, sudah satu paket dengan Pangandaran," kata Suryaman.

Kabupaten Garut Selatan sendiri mencakup sekitar 16 kecamatan dengan ibu kota direncanakan di Kecamatan Mekarmukti. Lahan pembangunan perkantoran ibu kota kecamatan disiapkan sekitar 200 hektare hibah dari Desa Karangwangi.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
TARIK-ULUR KABINET JOKOWI
PRESIDEN Jokowi masih belum mengumumkan susunan kabinetnya. Ada tarikmenarik kepentingan dalam proses seleksi.
ASPIRASI + Indeks