Kamis, 2 Oktober 2014 | 21:31 WIB
LINTAS JABAR

Aktivis Pertanyakan Penanganan Ahmadiyah di Garut

Oleh: Zainulmukhtar
Priangan - Senin, 27 Mei 2013 | 16:26 WIB
inilahkoran.com/Zaenal Muttaqien

INILAH.COM, Garut - Beberapa aktivis tergabung dalam Pagar Aqidah (Gardah) Kabupaten Garut menggelar audensi dengan Komisi D DPRD Garut dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dan Tim Penanganan Ahmadiyah Garut di ruang penerimaan aspirasi gedung DPRD Garut Jalan Patriot, Senin (27/5). Mereka mempertanyakan keseriusan Pemkab Garut, aparat kepolisian, dan unsur lainnya dalam penanganan kasus Ahmadiyah di Kabupaten Garut. Termasuk kasus di Kampung Nyalindung Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial baru-baru ini.

"Kita minta tindakan tegas aparat terhadap para pelaku penyebaran Ahmadiyah di Garut. Termasuk penyelesaian di Nyalindung. Sebab tim investigasi kami melaporkan di sana masih ada gerakan. Anak-anak digiring masuk Ahmadiyah, dan masjid wakaf masyarakat dikudeta menjadi masjid Ahmadiyah," kata Ketua Gardah Garut, Pujo Suparjo yang akrab disapa Masjo.

Dia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Garut, Bakor Pakem, dan Tim Penanganan Ahmadiyah yang dinilainya tidak tegas dalam menangani gerakan Ahmadiyah di Garut. Padahal, Ahmadiyah jelas merupakan aliran sesat yang mengancam aqidah umat Islam.

Mewakili unsur Bakor Pakem Garut, Kepala Sub Seksi Sosial Politik Kejari Garut, Toni Setiawan menyatakan, Bakor Pakem tidak menangani Ahmadiyah karena persoalan Ahmadiyah sudah ada penanganan khusus dengan dibentuknya Tim Penanganan Ahmadiyah.

"Tapi Tim Penanganan Ahmadiyah hanya melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan. Tidak disertai penindakan. Kalau ada pelanggaran, ya silakan laporkan ke kepolisian," ujar Toni.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Garut, AKP Dadang Garnadi menambahkan, pihaknya siap memproses jika ada unsur pelanggaran hukum terkait kasus Ahmadiyah jika dilaporkan masyarakat. Dia juga mengingatkan semua pihak agar dalam penanganan kasus Ahmadiyah jangan hanya sebatas seremonial melainkan harus ditempuh langkah-langkah kongkritnya.

Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut, Undang Suryana menuturkan, perlu dirumuskan program berkesinambungan serta strategi tertentu agar penanganan Ahmadiyah di Garut berjalan efektif. Hal itu terutama karena faktanya, tidak semua anggota Jamaat Ahmadiyah memahami Ahmadiyah itu sendiri.

"Kita sudah menurunkan tim, dan ternyata tidak semua orang Ahmadiyah, paham Ahmadiyah secara theologis. Ada yang karena kaitan biologis (turunan), sosiologis (lingkungan), dan ada juga karena ikatan emosional historis. Sehingga strategi penanganannya akan sangat berbeda. Bisa melalui intervensi hukum, sosial, keilmuan, atau ekonomi," jelas Undang.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Ketua Komisi D DPRD Garut, Helmi Budiman, terungkap kasus konflik Ahmadiyah di Kampung Nyalindung yang mulai memasuki babak baru dengan diambil alihnya masjid wakaf masyarakat yang sempat 'dikudeta' anggota Ahmadiyah oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu, dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Masjid tersebut pun berganti nama menjadi masjid al Ishlah pada Jumat (24/5) lalu, atas kesepakatan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cilawu. Pada bagian lain pun terungkap sinyalemen masih adanya gerakan Ahmadiyah di wilayah Kecamatan Cigedug, dengan membengkaknya jumlah pengikut Ahmadiyah dari semula sekitar 60 orang menjadi sekitar 600 orang. Pusat kegiatan Ahmadiyah lainnya, seperti masjid An Nasir Jalan Ciledug dan di daerah Burung Bao, serta di Cibarugbur Kersamanah agar mendapatkan perhatian khusus.

Pemkab Garut pada 2013 mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Ahmadiyah di Garut sebesar Rp200 juta. Dana tersebut diperuntukkan antara lain bagi pembinaan dan
sosialisasi terhadap masyarakat sekitar jamaat Ahmadiyah.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Pemilihan Ketua DPR Alot
PEMILIHAN kursi pimpinan DPR berlangsung alot. Ada dua kubu yang ‘bertempur’. Nama Setya Novanto dan Puan Maharani pun bersaing.
ASPIRASI + Indeks