Selasa, 21 Oktober 2014 | 07:32 WIB

Panitera PN Bandung Ancam Mogok Kerja

Oleh: Ahmad Sayuti
Hukum - Selasa, 28 Mei 2013 | 07:45 WIB

INILAH, Bandung - Tidak sebandingnya besaran uang tunjangan dengan beban kerja memicu puluhan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengancam akan mogok kerja.

Para Panitera Pengganti yang akan mogok itu tergabung dalam Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) Cabang PN Bandung.

Sejumlah informasi yang dihimpun INILAH menyebutkan, saat ini para Panitera Pengganti itu mendapat tunjangan Rp375 ribu setiap bulan. Sedangkan Hakim PN Bandung sebagai pejabat negara, mendapat tunjangan bervariasi mulai dari Rp17,5 juta per bulan (hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial), Rp20,5 juta per bulan (hakim ad hoc Tipikor), dan Rp21 juta per bulan (hakim PN).

Sementara Panitera Pengganti yang bertugas di Pengadilan Tipikor dan PHI Bandung, tidak mendapat tunjangan tambahan kecuali yang Rp375 ribu per bulan. Sumber INILAH di PN Bandung menyebutkan, tunjangan kerja yang diterima PaniteraPengganti sebesar Rp375 ribu per bulan itu tidak pernah berubah sejak 2007. Berbeda jauh dengan tunjangan hakimyang kenaikannya melonjak hingga 10 kali lipat.

"Ini sudah enam tahun tidak naik dan tidak sebanding dengan beban kerja. Padahal panitera dan hakim itu kan partner kerja,tapi tunjangannya jauh berbeda," kata seorang panitera yang meminta identitasnya tidak ditulis.

Dia menjelaskan, sebenarnya tugas seorang Panitera Pengganti terbilang berat. Mulai dari menyiapkan ruang sidang, mencatat jalannya persidangan, dan membuat berita acara persidangan yang dibuat setelah sidang adalah bagian dari pekerjaannya.

Tapi kenyataannya, kata dia, para panitera itu juga sering bertugas di luar tanggung jawabnya seperti menyiapkan kerangka keputusan yang merupakan tugas hakim. "Kami hampir setiap hari lembur untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Sehari, kami minimal mengerjakan tiga berita acara pemeriksaan. Bahkan Sabtu dan Minggu pun yang mestinya liburan dengan keluarga, sering terpakai untuk mengerjakan laporan-laporan," paparnya.

Terkait hal itu, lanjutnya, IPASPI Cabang PN Klas 1A Bandung sudah dua kali mengajukan tuntutan penyesuaian tunjangan untuk panitera. Usulan pertama disampaikan pada Januari 2013, dan kedua pada April 2013. Namun atas usulan itu hingga kini belum ada juga jawaban.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, kami terpaksa akan mogok kerja," ancamnya.

Dia menjelaskan, surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Dirjen Peradilan Umum, Komisi Yudisial, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi III DPR RI, Menteri Keuangan, dan para panitera pengganti di pengadilan seluruh Indonesia. Dalam surat itu terlampir juga tanda tangan 53 orang PP PN Bandung.

Terkait tuntutan tersebut, Kepala Humas PN Klas 1 Bandung Djoko Indiarto belum bersedia memberi penjelasan. Saat dihubungi Djoko juga enggan memberi tanggapan soal rencana mogok kerja para panitera pengganti tersebut. [den]

Berita Lainnya
1 Komentar
IPASPI PTUN KENDARI @ Kamis, 3 April 2014 | 09:17 WIB Kami dari Kepaniteraan Pengadilan TUN Kendari Sangat Mendukung dan Siap bergabung untuk Berdemo bila dikehendahi oleh IPASPI.
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Pesan Aher untuk Jokowi
Hari ini, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun punya harapan terhadap pemerintahan baru mendatang.
ASPIRASI + Indeks