Minggu, 23 November 2014 | 11:28 WIB

Diganjar WDP, Pemkot Bentuk Satgas Pembenahan Aset

Oleh: Dery Fitriadi Ginanjar
Metro bandung - Senin, 3 Juni 2013 | 18:40 WIB
Pemkot Bandung akan membentuk satgas pembenahan aset - inilah.com

INILAH.COM, Bandung - Pemkot Bandung akan membentuk satgas pembenahan aset untuk membenahi masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Pada tahun ini, Pemkot Bandung kembali diganjar dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Masalah aset masih menjadi catatan dalam LHP BPK RI. Catatan yang kami terima masih soal aset, memang setiap tahun dikualifikasi. Jalan keluarnya harus dilakukan inventarisasi aset, terutama dari setiap SKPD," ucap Kepala Inspektorat Kota Bandung, Koswara saat ditemui di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukancana Kota Bandung, Senin (3/6/2013).

Koswara menyatakan, satgas pembenahan aset akan didorong Inspektorat dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait, seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Sekretariat Daerah (Setda), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

"Kita bentuk satgas dalam rangka action plan. Karena untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ini tergantung dari pengelolaan aset," jelas dia.

Selain aset, lanjut Koswara, Pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal penata usahaan piutang, pengendalian sistem intenal sewa ranah dan bangunan, serta pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

"Saat verifikasi, kita harus lakukan secara detil karena bukan masalah nilai saja, tetapi kepemilikannya. Tentu jadi pekerjaan besar karena menyangkut SKPD, terutama yang dominan asetnya," paparnya.

Menurut dia, aset selalu dikualifikasi BPK sejak tahun 2007. Berdasarkan aktiva aktif, aset Kota Bandung mencapai Rp19,8 miliar dan sebagian besar terkena kualifikasi BPK.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan, Pemkot Bandung harus melakukan evaluasi besar-besaran mengingat catatan dari BPK masih seputar aset dan piutang pajak. Selain itu, manajemen tanah dan bangunan serta soal bansos dan hibah.

"Jangan lagi melakukan hal-hal biasa, harus lakukan performance dan langkah ekstra untuk mengejar opini wajar tanpa pengecualian," pungkasnya.[ang]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
UJIAN PERTAMA MERAH-PUTIH
PERJUANGAN Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2014 dimulai, Sabtu (22/11) petang WIB. Tuan rumah Vietnam jadi tantangan pertama skuat Merah-Putih.
ASPIRASI + Indeks