Senin, 24 November 2014 | 11:57 WIB
LINTAS JABAR

Penggunaan Bagi Hasil Cukai Dinilai Salah Sasaran

Oleh: Zainulmukhtar
Priangan - Selasa, 4 Juni 2013 | 06:45 WIB

INILAH, Garut - Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir diduga tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut salah satunya terlihat dari kian terpuruknya nasib petani tembakau di Kabupaten Garut.

Padahal kompensasi dana bagi hasil dari cukai tembakau diterima Pemkab Garut dari Pemerintah Pusat itu sangat besar, mencapai puluhan miliar rupiah. "Sejak diterima 2010 lalu, hingga kini Pemkab terkesan tidak transparan terkait pengalokasiannya. Sehingga tak heran jika dalam praktiknya, dana bagi hasil cukai banyak tidak tepat sasaran, dan salah peruntukan," kata aktivis Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik Suhardiman, Senin (2/6).

Suhardiman menuding, berdasarkan hasil investigasinya di lapangan terkait kompensasi penerimaan DBH-CHT, ada pelanggaran dilakukan Pemkab Garut terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 66 A ayat (4).

Dia menuturkan, dalam Permenkeu No 44/PMK.07/2013 tentang DBH-CHT tertanggal 4 Maret 2013, serta Permenkeu No 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH-CHT, dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH-CHT.

Suhardiman menambahkan, kegiatan evaluasi dan monitoring penggunaan DBH-CHT yang dianggarkan sebesar Rp314.497.043 dari DBH-CHT di Bagian Perekonomian Setda Garut patut dipertanyakan. Apalagi, realisasinya hanya sebesar Rp204.343.500 sehingga dugaan ada penyalahgunaan terkait dana monitoring tersebut sangat kuat.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Garut Nomor 976/2095/0tdakam tertanggal 23 April 2012, anggaran monitoring dan evaluasi tersebut bukan diambil dari DBH-CHT melainkan dari APBD Garut. "Anggaran di Bagian Perekonomian Setda ini tidak jelas, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Apakah kegiatan evaluasi dan monitoring ini diambil dari DBHCT atau dari APBD ? Sebab, kalau dilihat dari realisasi anggaran yang telah digunakan, ada selisih sebesar Rp100 juta. Ini dipakai untuk apa? Saya khawatir dana evaluasi dan monitoring ini sekadar untuk bancakan," kata Suhardiman.

Dugaan tidak tepat sasarannya penggunaan DBH-CHT, dicontohkan Suhardiman terkait sejumlah bangunan area bebas merokok (smoking area) yang dibangun Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Garut di beberapa tempat yang justru tidak berfungsi. Pun demplot di 5 kecamatan untuk pengembangan benih tembakau yang dibangun Dinas Perkebunan yang kini terbengkalai. Bahkan DBH-CHT yang diterima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut sendiri kenyataannya hanya digunakan untuk studi banding ke Batam dan Jember yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut Totong menyatakan, Pemkab Garut menerima DBHY-CHT untuk dialokasikan ke beberapa dinas. Namun dia berkilah, pihaknya tak mengetahui secara teknis pengelolaan dana tersebut. Sebab, hal tersebut diserahkan kepada masing-masing dinas terkait. [den]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
PERSIB PERTAHANKAN TIM JUARA
KEPUTUSAN itu akhirnya muncul. Djadjang Nurdjaman tetap melatih Persib selama satu musim. Pria yang akrab disapa Djanur itu pun mempertahankan tim juara.
ASPIRASI + Indeks