Rabu, 17 September 2014 | 00:26 WIB

Panwaslu Kesulitan Tindak Pelanggaran Pilwalkot

Oleh: Ahmad Sayuti
Metro bandung - Sabtu, 8 Juni 2013 | 07:15 WIB

INILAH, Bandung - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seolah masih belum bertaji. Hingga saat ini, belum ada satu pun pelanggar pemilukada yang mendapatkan sanksi. Alasannya klasik, barang bukti yang dimiliki tak cukup kuat memidanakan kasus tersebut.

Fakta itu setidaknya terucap dari mulut tim ahli Panwaslu Kota Bandung Ihat Subihat dalam diskusi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung bersama INILAH KORAN, Jumat (7/6). Di Graha Inilah Pasim Jalan Pasteur, Ihat menceritakan pengalamannya saat menjabat Ketua Panwaslu Jabar.

Dia mengungkapkan, terkait kasus black campaign, Panwaslu bukannya tidak mau menindak tegas pelaku. Namun, saat ditelusuri apakah kampanye hitam itu dilakukan tim pasangan calon lawannya atau tidak, tak ada yang bisa membuktikan.

Ihat menambahkan, dalam memproses pelanggaran pemilu, sudah ada hukum yang mengaturnya. Minimal, kata dia, harus ada dua alat bukti, alat black campaign, saksi, dan juga keterangan ahli. Tak heran, guna mengantisipasi black campaign, pihaknya menempatkan orang-orang Panwaslu di setiap kecamatan.

Selain memantau antisipasi pelanggaran pemilu, Panwaslu di tingkat bawah itu juga bergerak untuk mengantisipasi KTP ganda para pemilih. Namun, lanjut dia, meminimalisasi masalah KTP ganda bukan pekerjaan mudah. Sebab, sistem administrasi di Indonesia belum sempurna.

"Tidak sedikit di Jabar yang memiliki KTP lebih dari satu. Itu karena sistem administrasinya yang salah. Misalnya, saya orang Cianjur. Tapi karena kuliah di Bandung dan menetap lebih dari satu tahun, peraturan mengharuskan saya memiliki KTP Bandung," bebernya.

Anggota Panwaslu Kota Bandung Epih Ibkar Irmansyah mengungkapkan hal sama. Menurutnya, guna mengantisipasi terjadinya black campaign, pihaknya sudah berkoordinasi dengan setiap anggota Panwaslu di setiap kecamatan.

"Bukan hanya itu saja yang harus dikhawatirkan, melainkan juga masalah serangan fajar dan pemilih yang menggunakan KTP," paparnya.

Memang, kata dia, pemilih bisa saja menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Namun sekarang, mereka harus menyertakan kartu keluarga. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda yang dimiliki pemilih potensial.

"Pemilih dengan KTP saat ini memang dibolehkan oleh UU. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya pemilih siluman kita melakukan pengawasan di beberapa titik rawan, seperti di daerah perbatasan," tandasnya.

Sementara itu, Pemimpin Umum (PU) Harian INILAH KORAN Alfian Muzani menyebutkan, pelaku black campaign tidak bisa diprediksi. Sebab, bisa jadi lawan poltik pasangan yang difitnah atau tim pasangan calon itu sendiri yang membuat black campaign untuk meraih simpati agar terkesan dizalimi. "Karena di Indonesia orang yang dizalimi pasti menang," tandasnya. [den]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
JOKOWI INGKAR JANJI
JOKOWI urung merampingkan postur kabinet. Presiden terpilih itu memastikan 34 kementerian dalam kabinetnya bersama JK. Dari jumlah itu, 16 merupakan jatah parpol.
ASPIRASI + Indeks